Suasana sosialisasi sertifikasi halal untuk sejumlah pelaku UMKM di Sidoarjo, Selasa (22/6/2021).
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Timur (Jatim) bersama Kemenag Sidoarjo menggelar sosialisasi tentang sertifikasi halal untuk sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Sidoarjo, Selasa (22/6/2021).
Kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan untuk mendorong para pelaku UMKM lebih memahami keuntungan sertifikasi halal, di antaranya, produk mudah mendapat jaminan secara hukum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).
BACA JUGA:
Diketahui, aturan tentang UU nomor 33 tahun 2014 tentang JPH sudah ditetapkan tahun 2019 lalu oleh Kemenag RI melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Ketua Satgas Halal Kanwil Kemenag Jatim, Ummu Choiriyah Hanum mengatakan, proses pengajuan sertikasi halal ini mudah. Pelaku UMKM diminta terlebih dulu menyiapkan syarat yang dibutuhkan seperti, dokumen dari aspek kelegalannya, NIB. Lalu, mendaftarkan diri ke kemenag, bisa di tingkat kabupaten/kota atau provinsi di daerah pelaku UMKM.
"Setelah pelaku UMKM mendaftar itu, dan dilakukan seleksi. Jika lolos akan diberikan surat tanda terima. Selanjutnya melakukan verifikasi ke lembaga pemeriksa halal di LPPOM, Sucofindo, atau ke Surveyor Indonesia," katanya, Selasa (22/6/2021).
"Biaya yang nantinya dikeluarkan oleh setiap pelaku UMKM mengurus pengajuan sertifikasi halal bervariasi. Mulai Rp 300 sampai Rp 5 juta. Rentang waktu proses pengurusannya antara 7 sampai 15 hari kerja, dan bisa dilakukan secara online maupun secara langsung ke kantor," sambungnya.
Salah seorang pengurus kelompok UMKM Perum Taman Candiloka, Desa Ngampelsari, Kecamatan Candi, Sidoarjo, sekaligus sebagai ketua acara, Taufik Wijaya mengatakan, kegaitan sosialisasi itu bisa memberikan wawasan peserta.
Jadi, nantinya para peserta atau pelaku UMKM mudah memahami tentang regulasi yang menjadi harapan pemerintah tentang tata-cara pengajuan sertifikasi halal.
Terkait sertifikasi halal ini, pihaknya juga mengharapkan adanya dukungan dari pemerintah dengan memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM terkait proses pengurusannya.
Taufik juga berharap agar biaya yang nantinya dibebankan kepada pelaku UMKM lebih terjangkau, atau diberikan program khusus untuk mendapatkan subsidi pembiayaan proses pengurusan sertifikat halal.
"Khusus di Taman Candiloka ada 70 pelaku UMKM. Sebanyak 50 orang di antaranya pelaku UMKM bidang makanan-minuman (mamin). Ini yang nantinya membutuhkan sertifikasi halal, guna meningkatkan jaringan pemasaran produknya," pungkasnya. (cat/rev)
