DPRD Gresik saat menggelar paripurna PK terhadap LPjP APBD 2020. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
Selanjutnya Fraksi Nasdem, juga menyorot tidak maksimalnya OPD dalam menyerap anggaran. "Prihatin OPD tak maksimal dalam serapan anggaran. Terlebih, dalam kegiatan untuk kepentingan publik," katanya.
Nasdem juga menyoal tak terlaksananya rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dengan baik. "Faktor pandemi Covid-19 mungkin salah satu penyebabnya," terangnya.
Kemudian Fraksi Gerindra dan menyoal masih tingginya Silpa dan adanya pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 18 miliar untuk kelurahan.
Sementara Fraksi Golkar menyoroti sektor pendapatan yang tak tergarap dengan baik sehingga tak memenuhi target, "Misalnya parkir yang pendapatannya tak sesuai target," katanya.
Adapun Fraksi Amanat Pembangunan (FAP), Fraksi PDIP, dan Fraksi Demokrat menyorot masih tingginya angka Silpa, tak terpenuhinya target PAD, dan tak terserapnya anggaran Rp 18 miliar untuk kelurahan dari DAU.
Sementara Wabup Bu Min dalam sambutannya secara virtual menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, fraksi, dan komisi atas pembahasan LPjP APBD tahun 2020 hingga disahkan.
Selanjutnya, Raperda LPjP 2020 akan disampaikan ke Gubernur Jatim untuk evaluasi dan ditetapkan menjadi Perda. "Kami berharap evaluasi tepat waktu," pungkasnya. (hud)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
