Suasana Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum RAPBD TA 2021, Senin (16/11/2020).
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Bangkalan terhadap APBD Bangkalan Tahun Anggaran 2021 berlangsung kurang greget, greget, Senin (16/11/2020).
Dari 7 Fraksi yang ada, hanya 2 Fraksi yang membacakan PU. Bahkan Fraksi PPP tidak ada yang mewakili untuk membacakan dan menyerahkan bekas Pandangan Umum (PU) terkait PU Raperda APBD TA 2021.
Hasil pantauan BANGSAONLINE.com di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bangkalan, 2 Fraksi yang membacakan PU yaitu Fraksi PDIP dan Fraksi Keadilan Hati Nurani. Sementara Fraksi PKB, Demokrat, dan Fraksi Amanat Golongan Karya hanya menyerahkan berkas PU. Sedangkan PU PPP tidak ada yang mewakili, baik membacakan atau menyerahkan berkas.
Sementara Fraksi PDIP dalam Pandangan Umum Raperda APBD TA 2021, menyoroti lemahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan F-PDIP menilai masih banyak PAD yang bocor dari sektor retribusi parkir dan retribusi pasar.
"Seandainya kebocaran di retribusi parkir dan pasar bisa dikendalikan, PAD bisa sampai 13 persen. Saat ini (PAD, red) hanya 11 persen atau Rp 261 miliar. Seharusnya sampai Rp 300 miliar lebih," jelas Ahmad Fauzi, Ketua Fraksi PDIP saat membacakan PU.
Selain itu, F-PDIP juga meminta eksekutif memperhatikan infrastruktur, utamanya jalan penghubung kecamatan ke desa karena banyak jalan yang rusak. "Dana ADD dan DD desa tidak cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur akses jalan antara kecamatan dan desa," jelas Fauzi.
Sedangkan PU Fraksi Keadilan Hati Nurani, meminta agar Pemkab Bangkalan meningkatkan PAD, karena saat ini penyelenggaran pemerintah dan pelayanan publik masih tergantung ke dana transfer dari pusat.
Fraksi Keadilan Hati Nurani juga menyoroti egiatan OPD yang tidak sesuai dengan regulasi. "Kegiatan tersebut perlu dipangkas, alihkan kepada kegiatan yang lebih produktif. Bahkan bisa buat peningkatan perbaikan drainase untuk pencegahan banjir di Bangkalan," cetus H. Musawwir, Ketua Fraksi Keadilan Hati Nurani.
Sementara Wakil Bupati Bangkalan Drs. Mohni, M.M. mewakili Bupati Bangkalan, saat dikonfirmasi terkait Fraksi PPP yang tidak menyerahkan berkas PU, menyatakan wakil rakyat dari partai berlambang ka'bah tersebut saat ini sedang ada acara di Jawa Timur.
"Sudah ada telepon dari Pak Hosyan (Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PPP), persoalan berkasnya tidak dibacakan tatibnya memperbolehkan, yang penting disampaikan dan dijawab oleh eksekutif," jelas Mohni. (uzi/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
