PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (Alpart) kembali mendatangi gedung DPRD Kabupaten Pamekasan. Mereka menuntut wakil rakyat dan dinas sosial setempat menuntaskan problematika dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kadur, Pamekasan, Jawa Timur.
Menurut Korlap Aksi, Basri, aksi yang digelarnya ini sudah yang kesekian kalinya. Karena itu dalam aksi ini, pihaknya menagih DPRD dan Dinsos terkait penyelesaian masalah BPNT di Kadur.
"Ada temuan kita yang kemudian menjadi permasalahan besar yang sampai detik ini pemerintah ataupun dewan belum bisa melakukan tugasnya. Oleh karenanya, kami hadir untuk meminta kejelasan dari DPRD dan Dinsos Kabupaten Pamekasan," tutur Basri, Senin (19/10/20).
Beberapa temuan yang dinilai bermasalah seperti harga satuan beras yang tidak sesuai dengan harga di pasar. Bahkan, Basri menyebut ada oknum pihak ketiga yang diduga mengintruksikan agar penyediaan komoditi sembako melalui satu pintu. Dengan kata lain, supplier-nya telah ditentukan.
"Kita berikan waktu 3x24 jam untuk diproses dan mengevaluasi persoalan ini. Karena kami akan tetap berkomitmen dalam mengawal problematika ini sampai tuntas," papar mantan aktivis HMI Jatim tersebut.
Dalam aksi itu, warga ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Pamekasan Harun Suyitno, Wakil Ketua Komisi IV Khairul Umam, dan Anggota Komisi IV Alfian Rhomadani, serta Plt Kepala Dinsos Pamekasan Moh Tarsun.
Terpisah, Khairul Umam menyampaikan, Komisi IV telah meminta Dinsos dan BNI untuk mencarikan solusi. Namun, hal itu belum dianggap cukup oleh massa aksi. Sehingga, dalam waktu dekat pihaknya akan mempertemukan pihak-pihak terkait untuk menyikapi persoalan ini lebih dalam.
"Perlu Alpart ketahui, good will yang telah dilakukan oleh DPRD itu sudah dilakukan, bahkan dalam kurun waktu yang telah diberikan oleh Alpart, insyaallah kami akan mengakselerasi kepada pihak-pihak terkait untuk mencari titik temu seperti yang diinginkan massa aksi Alpart," jelas politikus PKB tersebut.
Sementara itu, Plt Kepala Dinsos Pamekasan Moh. Tarsun membenarkan pernyataan Komisi IV perihal undangan mengenai penyelesaian persoalan yang dibawa oleh Alpart.
"Sudah tindaklanjuti oleh tim Tikor dan hasilnya akan disampaikan pada waktu itu, saat pertemuan dengan Komisi IV. Jadi kami selalu siap menindaklanjuti persoalan yang disampaikan oleh Alpart," tutupnya. (yen/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
