Gubernur Khofifah melihat langsung pendataan Sensus Penduduk 2020 oleh petugas di Kabupaten Sumenep.
SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Hari ini hari berakhir pelaksanaan Sensus Penduduk (30 September 2020). Demi akurasi data yang setiap 10 tahun dilaksanakan di seluruh Indonesia, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ingin memastikan semua masyarakat Jatim telah tercatat dan terlayani dengan optimal oleh para petugas sensus penduduk dengan tidak meninggalkan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat.
Untuk memastikan kondisi tersebut, Gubernur Khofifah pun melihat secara langsung pendataan Sensus Penduduk 2020 yang dilaksanakan oleh petugas di Kabupaten Sumenep, Selasa (29/9).
BACA JUGA:
- Tingkatkan Pengunjung, Fauzi Sajikan Seni Budaya dan Musik Milenial di Pasar Bangkal
- Masuk Bursa Pilgub Jatim 2024, Achmad Fauzi: Apa Saya Pantas?
- Pemkab Sumenep Sediakan Angkutan Balik Gratis Warga Kepulauan Jalur Laut dan Darat
- Warga Sumenep Diduga Gelapkan Uang Pembelian Tanah Dosen asal Surabaya di Pamekasan
"Saya ingin agar masyarakat Jawa Timur dapat tercatat dengan baik. Apalagi sensus ini dilaksanakan sepuluh tahun sekali. Untuk itu, masyarakat harus bisa terdata secara baik dan benar," ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Ikut hadir mendampingi yakni Kakanwil Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim Dadang Hardiwan, Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim Jonahar, dan Bupati Sumenep A. Busyro Karim.
Menurut Gubernur Khofifah, data penduduk setiap 10 tahun akan diperbaharui sehingga data yang dimiliki pemerintah menjadi dinamik dan terukur.
"Data itu bergerak dinamis setiap waktu, oleh karena itu perlu di update. Penting bagi kita untuk mengetahui update data dari berbagai kebutuhan perencanaan pembangunan agar intervensinya lebih tepat dan akurat," jelasnya.
Ia mencontohkan, jika 5 tahun lalu belum memiliki anggota keluarga atau anak, maka sekarang data tersebut mungkin sudah berubah. Misalnya ada yang menikah dan memiliki anak, ada yang sudah sewa, bahkan memiliki rumah, punya motor, atau mobil dan sebagainya. Sama halnya dengan kepemilikan harta atau aset. Untuk itu, masyarakat harus memberikan dukungan data terbaru agar peta sosial ekonomi tergambarkan.
