Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Eko Suryono.
Dari hasil evaluasi rapat kerja Komisi I dengan 24 kelurahan se-Kabupaten Pasuruan, diketahui jika alokasi anggaran yang didapat selama 1 tahun hanya untuk kegiatan operasional saja. Sedangkan untuk kegiatan pembangunan sarpras dan kegiatan pemberdayaan belum ada. Padahal pemkab sudah mengalokasikan anggaran yang melekat di rekening kecamatan dengan nilai yang cukup fantastis
Data yang dimiliki komisi I saat pembahasan P-APBD dengan seluruh camat, diketahui ada anggaran untuk pembangunan kelurahan yang belum bisa direalisasikan. Contoh di Kecamatan Bangil ada anggaran Rp 10 miliar yang masih belum terserap. Saat ditanyakan kepada Camat Bangil, bahwa anggaran tersebut untuk kegiatan pembangunan 11 kelurahan.
Beberapa lurah juga sempat mengeluhkan lantaran sarpras perkantoran banyak yang rusak, tapi mereka tidak bisa melakukan perbaikan. Selain itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat juga tidak jalan lantaran anggaran yang disiapkan tidak bisa diserap.
Wakil Ketua DPRD Andri Wahyu menilai rendahnya serapan anggaran kelurahan bentuk kurang siapnya OPD terkait dalam menyiapkan regulasi untuk mengimplementasikan program-program yang sudah dianggarkan. Imbas tidak diserapnya anggaran kelurahan tersebut, kegiatan yang sejatinya bisa dimanfaatkan masyarakat kecil tentunda, termasuk juga kegiatan ekonomi warga jadi mandek.
“Seharusnya pemda menyiapkan regulasi dulu untuk dijadikan payung hukum bagi kelurahan. Tujuanya agar anggaran bisa diserap,” jelas politikus PDIP ini.
Terpisah, Kabag Pemerintahan Ridho belum bisa memberikan keterangan saat dikonfirmasi BANGSAONLINE.com melalui telepon selulernya. (bib/par/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
