​Ketua Fraksi PPP Kabupaten Pasuruan Pertanyakan 4 Poin LPJ APBD 2019 yang Disampaikan Bupati

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Sidang Paripurna Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD 2019 yang disampaikan Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf secara virtual, mendapat kritikan sejumlah anggota dewan. Salah satunya K.H. Saifulloh Damanhuri, Ketua Fraksi PPP Kabupaten Pasuruan.

Dia mempertanyakan empat poin LPJ APBD 2019 yang disampaikan Bupati Pasuruan. Pertama, sebagaimana penjelasan bupati dalam pidato pengantar bahwa realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2019 naik sebesar 5,67 persen dibanding dengan tahun anggaran 2018. Menurutnya, hal itu kurang tepat karena bupati membandingkan tahun anggaran 2019 dengan tahun anggaran 2018 secara nominal. Seharusnya, lebih tepat cara membandingkannya dengan cara persentase realisasi dari target.

"Tepatnya menurut kami, pendapatan daerah pada tahun anggaran 2019 yang tercapai sebesar 95,60 persen atau menurun dibanding dengan realisasi pada tahun anggaran 2018 kemarin, yakni 97,84 persen," ujar Kiai Saifulloh, sapaan akrabnya, saat pembacaan pandangan fraksi di Rapat Paripurna LPJ APBD 2019 secara virtual, Senin (6/7/2020).

"Lalu, sejauh mana pengaruh penurunan tersebut terhadap pelaksanaan APBD 2020 yang sedang berjalan saat ini?," sambungnya.

Kedua, adapun untuk realisasi belanja daerah pada APBD 2019 sebesar 87,71 persen sebagaimana penjelasan dalam pidato pengantar bupati karena adanya efisiensi. "Apakah memang benar karena adanya efisiensi atau mungkin karena ketidakmampuan pimpinan OPD untuk menyerap anggaran? Mohon penjelasan," ucapnya.

"Ketiga, sampai saat ini, fraksi kami masih melihat adanya beberapa jabatan di beberapa eselon yang masih kosong atau statusnya masih Plt., semisal Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD Bangil, dan Kesbangpol. Kenapa hal tersebut terjadi? Apakah karena kurangnya personel yang memenuhi syarat, ataukah karena hal lain?," ungkapnya.

Terakhir, sampai hari ini jumlah pasien positif Covid-19 di Kabupaten Pasuruan masih cukup tinggi dibanding dengan daerah yang lain di Jawa Timur. "Untuk itu, mohon bupati yang juga selaku Ketua Gugus Tugas Kabupaten Pasuruan dapat memberi penjelasan," tutup pria yang juga menjabat Ketua Komisi III tersebut. (afa/zar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News