"Ya, Pak Kajari menghubungi saya dan menceritakan kalau dapat mandat dari Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memediasi hal tersebut, dan saya mengiyakan saat itu," tuturnya.
Namun sehari setelahnya, Itqon menegaskan kalau Bupati Faida berstatement ke media yang mendiskreditkan posisi DPRD, seolah-olah yang menghambat adalah DPRD.
"Kami baca di media, bupati mendiskreditkan kami, sehingga membuat kami berpikir untuk datang dalam mediasi tersebut," ungkapnya.
Faktor lain kenapa ia tidak bisa hadir di Kejari, Itqon mengatakan karena ada agenda lain, yakni menghadiri undangan dari Inspektorat Pemprov terkait mandeknya APBD 2020. Intinya juga sama, pihak Inspektorat juga memediasi antara Pemkab dan DPRD, tetapi dalam pertemuan tersebut tidak ada titik temu.
