Gubernur Khofifah berdiskusi dengan pimpinan DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak usai sidang paripurna. foto: ist.
"Dengan catatan ini, maka ke depan untuk anggaran bansos atau apa pun kita harus mengawal agar kegiatannya selesai dengan pelaporan yang baik dan tepat waktu. Anggota dewan ini jangan hanya jadi aspirator reses di dapil, tapi para anggota dewan punya kewajiban untuk mengawal mulai dari awal sampai pelaporannya bisa tuntas dan paripurna," kata Sahat lagi.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya menyampaikan, capaian ini juga atas kinerja DPRD Jatim yang melakukan pengawasan keuangan Pemprov Jatim dengan baik.
"Semua berjalan atas pengawasan sangat berkualitas DPRD Jatim. Baik public hearing maupun lewat kunjungan kerjanya. Kebersamaan ini menjadi bagian sangat penting agar proses pelaksanaan rupiah demi rupiah APBD akan terkawal dan terus kita tingkatkan. Tidak sekadar penggunaannya, tapi produktivitas melalui APBD Pemprov Jatim," ujar gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.
Sementara itu, Anggota V BPK RI, Prof Bahrullah Akbar mengungkapkan, LHP BPK yang telah diperiksa kepada DPRD dan Gubernur Jatim, selanjutnya diajukan sebagai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD sebagaimana diatur dalam Ayat 1 Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.
"Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan oleh entitas dalam laporan keuangan dengan didasari atas kesesuaian standar," pungkasnya. (mdr/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
