Warga Desa Gredek, Kecamatan Duduksampeyan ketika demo di Kantor Kecamatan Duduksampeyan. (foto: SYUHUD/BANGSAONLINE).
Menurut Ghofar, pihaknya sudah menyetorkan data warga calon penerima BLT JPS sesuai mekanisme yang ditentukan oleh Pemkab Gresik. "Kami sudah 3 kali menggelar Musdes untuk penentuan penerima BLT JPS, hingga menghasilkan sebanyak 153 KK (Kepala Keluarga) untuk diusulkan ke Bappeda," ungkapnya.
"Dari data 153 KK calon penerima BLT JPS itu, hanya 125 yang di-acc, sementara 28 KK tak di-acc dengan pertimbangan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK tak muncul. Data tersebut kemudian kami serahkan ke Camat Duduksampeyan. Namun, tak satu pun yang diterima," jelasnya.
Ghofar sangat menyesalkan sikap Camat Duduksampeyan tersebut. "Kalau sejak awal warga kami tak diterima untuk mendapatkan BLT JPS, mengapa tak diberitahukan sejak awal, sehingga kami tak perlu repot-repot menggelar Musdes dan menyerahkan data," katanya.
Ghofar mengaku sudah tak mau ambil pusing dengan ditolaknya daftar warganya sebagai penerima BLT JPS dampak Covid-19. "Kalau tak dikasih BLT JPS Covid-19, akan kami alokasikan pada BLT Dana Desa (DD) tahap II. Sebab, hal ini diperbolehkan di Kemendes," ujarnya.
Pada kesempatan ini, Ghofar juga mempertanyakan alokasi APBD 2020 sebesar Rp 210 miliar untuk pemberian BLT JPS dampak Covid-19 kepada 116 ribu KK.
"Dari total 356 desa dan kelurahan, jumlah KK yang didaftarkan untuk mendapatkan BLT JPS dampak Covid-19 tak sampai 116 ribu. Lalu, mengapa data warga kami tak diterima?," pungkasnya.
Sementara itu, Camat Duduksampeyan, Suropadi belum memberikan klarifikasi terkait demo Warga Desa Gredek tersebut. (hud/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
