Ketua PPP Gresik Minta BLT Dampak COVID-19 Tak Dijadikan Komoditas Politik

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua DPC PPP Gresik, Achmad Nadlir mengingatkan agar bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat terdampak wabah virus Corona (COVID-19) tak dijadikan komoditas politik.

"PPP sangat memahami kalau BLT ini sangat dinanti-nantikan masyarakat. Baik BLT dari dana desa (DD) maupun program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Karena itu, kepada semua pihak yang berwenang agar BLT tersebut jangan sampai menjadi komoditas politik. Sehingga, menyebabkan bantuan itu tidak tepat sasaran dan mengorbankan masyarakat yang berhak," ujar Achmad Nadlir kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (5/5).

"Distribusi BLT dampak COVID-19 harus berlaku bijak, jangan sampai memanfaatkannya untuk kepentingan politik. Mengingat, uang yang dialokasikan tersebut uang APBN, uang APBD, bukan uang pribadi," katanya.

"Kalau itu uang pribadi, silakan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Tapi, BLT ini dari rakyat, biarkan kembali kepada rakyat. Jangan sampai memanfaatkan BLT untuk kepentingan politik siapa pun," pintanya.

Nadlir meminta mekanisme penyaluran BLT dilakukan secara fair tanpa dibumbui riya'-riya' politik. "Biarkan bantuan ini diterima rakyat yang berhak, tanpa harus ada embel-embel apapun," terangnya.

Nadlir juga mengingatkan agar pendataan penerima BLT transparan. Masyarakat harus diberikan ruang yang lebar untuk bisa mengakses para calon penerima.

Ia menyarankan agar semua data penerima bantuan, baik BLT DD, BLT JPS, PKH, BPNT, maupun bantuan dari Provinsi Jatim dampak COVID-19, bisa terpampang di tempat umum. Seperti balai desa, kantor kecamatan, dan lainnya.

"Silakan data ditempel di masing-masing desa, kantor kecamatan atau bila perlu ada website khusus, biar rakyat muda melihat, kalau ada yang tak tepat sasaran, rakyat biar melapor," pungkas Nadlir. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News