Pendapatan Parkir Bangkalan Rendah, Wabup Minta Ada Pemetaan Lahan dan Penertiban

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Wabup Bangkalan Drs. Mohni, M.M. meminta ada pemetaan lahan parkir untuk mengetahui potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak perparkiran dan retribusi parkir. Pasalnya, pendapatan dari sektor tersebut masih jauh dari harapan. Padahal, potensi parkir di Bangkalan cukup besar.

Hal ini disampaikan Mohni saat rapat koordinasi dengan pengusaha, Dishub, Dispenda, sejumlah OPD terkait lainnya, Rabu (1/4/20).

"Potensi penambahan PAD dari sektor perpakiran cukup banyak, tapi dalam realisasinya masih sedikit. Oleh karena itu, saya undang para pelaku usaha serta Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) di aula pemkab," jelas Mohni.

Dalam kesempatan itu, Mohni mengatakan bahwa pemkab akan menertibkan lahan parkir yang dikelola oleh Dishub dan Dispenda sehingga tidak saling klaim.

"Saat ini masih ada perparkiran yang masih rancu pengelolaannya. Ada yang seharusnya dikelola Dispenda, tapi masih dikelola Dishub. Seperti parkir perbankan, pasar modern, seharusnya masuk dalam ranah obyek pajak Dispenda sesuai Undang-Undang, tapi dikelola oleh Dishub," ujar Wabup.

Dalam kesempatan itu, pihak pengusaha yang diwakili oleh pasar podern Basmalah meminta ada kejelasan terkait obyek parkir.

"Seperti seseorang yang memiliki lahan pajak parkir, harus bayar retribusi. Selain itu, ada pasar modern yang tidak melakukan pemungutan parkir, tapi juga diminta bayar retribusi 30 persen," jelas salah satu pengelola Basmalah.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Bangkalan Hotib Marzuki meminta agar pemkab segera melakukan inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Sebab, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sudah mengkritisi pendapatan parkir di Bangkalan yang rendah saat pembahasan APBD tahun 2020," cetusnya. (uzi/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News