Gubernur Jatim Khofifah saat menerima penghargaan dari Menko Polhukam H Wiranto SH.
“Kami membuat kopilaborasi sehingga sambil ngopi bareng kita berkolaborasi apa saja sebenarnya yang buruh inginkan. Sehingga pada tanggal 1 Mei kami bisa berorasi dengan sangat bersahabat,” terang gubernur perempuan pertama di Jatim ini sembari mengimbuhkan tidak semua tuntutan buruh terpenuhi, akan tetapi akan ditindaklanjuti melalui tim yang telah dibentuk.
Di akhir sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan, bahwa dalam penanganan konflik sosial tidak hanya bisa dilakukan dengan berdasar SOP dari tiap lembaga. Akan tetapi, action dengan ikut turun ke lapangan diperlukan sehingga akan tercipta mutual understanding. Lewat mutual understanding, maka ketika terjadi dinamika atas sesuatu akan memunculkan respect dan trust.
“Sekali lagi terima kasih atas apresiasi dari Kemendagri yang diberikan pada Provinsi Jatim ini, dan terima kasih bagi seluruh elemen masyarakat Jatim yang sudah ikut menjaga Jawa Timur aman dan damai,” pungkasnya.
Seluruh Pimpinan Nasional dan Daerah Harus Jaga Persatuan
Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto saat membuka Rakornas tersebut mengajak seluruh pimpinan nasional hingga daerah untuk ikut merawat persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terjadi konflik sosial. Oleh sebab itu, konflik sosial harus diinisiasi sejak dini agar tidak mengganggu stabilitas nasional, khususnya pasca Pemilu 2019.
"Rapat hari ini merupakan satu sinergitas dari pusat dan daerah, semua kementerian dan lembaga, TNI, dan pemerintah daerah. Ini merupakan bentuk sinergitas atas hal-hal negatif yang berujung konflik sosial,” ujarnya.
Selain itu, Polri dan TNI telah menunjukkan itikad yang luar biasa dengan bersatu padu untuk melakukan pengamanan secara maksimal. Pihaknya juga sangat berharap semua pihak dapat menerima hasil rekapitulasi Pemilu 2019 pada tanggl 22 Mei nanti dengan legowo.
Selain Provinsi Jatim, penghargaan timdu penanganan konflik sosial di tingkat provinsi secara nasional secara berturut-turut juga diperoleh Provinsi DIY, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Lampung, dan Provinsi Aceh.
Sedangkan penghargaan timdu penanganan konflik sosial di tingkat kabupaten secara berturut-turut diberikan kepada Kab. Lamongan, Kab. Gunung Kidul, Kota Tidore, Kota Lampung Selatan, dan Kota Banda Aceh.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur Aceh, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur DIY, Gubenur Maluku Utara, Gubernur Riau, serta beberapa bupati dan walikota di Indonesia. (humasprovjatim/dwi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
