Pakde Karwo Raih Dua Penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 dari Wapres RI

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo meraih dua penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018. Penghargaan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (Menpan-RB) Nomor 636 Tahun 2018 tentang Top Inovasi 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 dan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla saat The International Public Service Forum di Assembly Hall Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (7/11).

Ada dua inovasi pelayanan publik yang menjadikan Jatim mendapatkan penghargaan Top 40, yakni Kolaborasi Pembinaan Ekonomi Terpadu Kopi Arabika (Kabinet Arabika) dan Sarana Informasi dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia (SIMPADU-PMI). Hanya dua Provinsi yang mendapatkan dua penghargaan sekaligus pada inovasi pelayanan publik, yakni Jatim dan DKI Jakarta.

Selain tingkat provinsi, terdapat sebanyak lima kabupaten dan dua kota di Jatim yang mendapatkan penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018. Untuk tingkat kabupaten diraih oleh Kabupaten Banyuwangi dengan Gugus Antisipasi Cegah Antrian Panjang dengan Antar Obat ke Rumah Pasien (GANCANG ARON) RSUD Blambangan, Kabupaten Lumajang dengan Blood_Jek Si Pengawal Nyawa Unit Transfusi Darah PMI, Kabupaten Malang dengan Percepatan Penurunan AKI dan AKB Melalui Program CONTRA WAR (Contraceptive For Women At Risk) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Selain itu, Kabupaten Trenggalek dengan Gerakan Lansia Sehat Mewujudkan Masyarakat Peduli Persoalan Kesehatan di Hari Tua Nanti (GELAS MEMPESONA HATI) Puskesmas Trenggalek, Dinas Kesehatan, serta Kabupaten Tulungagung dengan Layanan Syndroma Koronaria Akut Terintegrasi (LASKAR) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Iskak.

Sedangkan tingkat kota diraih oleh Kota Madiun dengan DOPARI SAKATU SDN 02 Mojorejo, Dinas Pendidikan, dan Kota Surabaya dengan 6 in 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, serta Tak Takut Kehujanan, Tak Takut Kepanasan: Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni melalui Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (TAHU PANAS) Dinas Sosial.

Dalam sambutannya, Wapres RI Jusuf Kalla mengatakan, birokrasi harus direform, dibentuk ulang dan diperbaiki. Beberapa waktu lalu sudah terjadi perubahan dalam melayani masyarakat.

Menurutnya, birokrasi selalu mendahulukan prosedur baru kemudian hasil. Karena itu timbul upaya melakukan entrepreneur birokrasi. Artinya prosedur dapat digabungkan sehingga birokrasi bisa lebih cepat.

“Sekarang ini banyak inovasi dan pelayanan lebih cepat dan mudah kepada masyarakat. Era teknologi maju, upaya pelayanan pada masyarakat harus lebih cepat. Dulu pelayanan satu pintu, sekarang ada mal pelayanan publik,” ujar Wapres RI.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin melaporkan, kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah, dunia usaha serta masyarakat sebagai kunci utama pelayanan publik yang prima. Dihadiri sebanyak 2.000 peserta, 56 praktisi, dan 35 inovator, dari 10 negara. (ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News