Aksi buruh saat demo di depan kantor Pemkab Tuban.
Setelah menggelar aksi di depan kantor pemkab setempat, akhirnya beberapa perwakilan massa dipersilakan berdialog dengan Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Pemkab Tuban, Joko Sarwono.
Setelah berdialog dengan buruh, akhirnya disepakati empat poin yakni, Bupati mengembalikan usulan penetapan UMK Kabupaten Tuban kepada DPK dan dilakukan revisi ataupun dilakukan survei KHL ulang. Serta memasukkan Surat Edaran tentang peningkatan kualitas KHL, dan memperhatikan atau mengakomodir permintaan serikat pekerja FSPMI.
Kemudian, Bupati merekomendasikan upah minimum sektoral Kabupaten (UMSK) Tuban, sesuai dengan usulan serikat pekerja, besarannya dari UMK Kabupaten Tuban.
Selanjutnya, Bupati tidak akan mengusulkan UMK Tuban 2019 kepada Gubernur Jawa Timur sebelum diadakan revisi berita acara hasil rapat pleno pengusulan UMK Tuban 2019 kepada Bupati (DPK Tuban).
Terakhir, Bupati akan memanggil pihak-pihak terkait untuk merevisi kembali berita acara rapat pleno DPK Tuban tanggal 23 Oktober 2018 dan melibatkan serikat pekerja dari FSPMI Tuban. (gun/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
