PPP Gresik Minta Pembangunan Islamic Center Dikaji Ulang

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Rencana Pemkab Gresik membangun Islamic Center masih menuai respon berbagai kalangan. Ketua DPC PPP Kabupaten Gresik, H. Ahmad Nadir meminta agar rencana itu dikaji ulang. Sebab, anggaran yang akan digunakan cukup besar. Sesuai rencana, anggaran awal untuk pembangunan Islamic Center itu antara Rp 20-35 miliar.

"Sebagai bagian dari komponen masyarakat, kami meminta agar Pak Bupati dan DPRD mempertimbangkan ulang pembangunan Islamic Center tersebut. Apakah Islamic Center itu benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak, mengingat hingga tahun 2018 ini masih banyak program pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat belum bisa direalisasikan karena terbentur anggaran," ujar Ahmad Nadir kepada BANGSAONLINE.com, Minggu (14/10/2018).

Nadir, kemudian mencontohkan masih banyaknya warga yang kesulitan air di saat kemarau panjang ini sehingga mereka terpaksa harus beli.

"Kan kasihan mereka. Pemerintah harus berpikir cepat menuntaskan persoalan tahunan ini. Pemerintah katanya punya program pembuatan 1000 sumur bor untuk atasi kekeringan. Gimana progres program tersebut? Sudah berapa persen yang dilakukan? Saya kira kebutuhan mendasar yang dibutuhkan rakyat seperti ini harus dituntaskan dulu. Jangan beranjak ke program lain yang belum tentu dibutuhkan oleh masyarakat," imbuh Nadir.

Selain kekeringan, Nadir mengungkapkan bahwa di tahun 2018 ini masih banyak program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti jalan harus didrop karena anggaran tak cukup. "Fakta ini juga harus menjadi prioritas pemerintah," ungkapnya.

"Untuk perbaikan jalan saja pemerintah sudah kesulitan pendanaan, malah tahun 2019 mendatang mau merencanakan pembangunan Islamic Center karena sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. RPJMD itu kan hanya rencana. Namanya saja rencana, kan bisa diwujudkan atau tidak. Kalau rencana pembangunan Islamic Center itu akan membebani keuangan APBD dan mengorbankan kepentingan masyarakat, lebih baik dibatalkan saja," sarannya.

Karena itu, Nadir menyarankan Pemkab Gresik fokus menuntaskan sejumlah program yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

"Jangan membuat program yang terkesan menghambur-hamburkan anggaran yang manfaatnya tak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan. Pembiayaan pembangunan itu uang dari rakyat loh, seperti dari pajak dan lainnya. Makanya, pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan kepada publik. Jangan sampai membuat kebijakan program yang justru membuat masyarakat tak simpati karena dianggap hanya menghambur-hamburkan anggaran dari uang rakyat," pungkasnya. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News