Sekdaprov Jatim Dr Ir Heru Tjahjono MM saat memberikan sambutannya di Sahid Jaya Hotel Jakarta.
Hasilnya, BUMDes di Jatim terus berkembang dan mampu menyejahterakan masyarakat. Contohnya, BUMDes Sumber Sejahtera Desa Pujon Kidul, Kec. Pujon, Kab. Malang yang berhasil membangun desa wisata dengan berbagai fasilitas, seperti jasa air minum, jasa keuangan, pariwisata (kafe sawah), parker dan voucher, pertanian dan toko desa. Tahun ini, BUMDes ini menyumbangkan PAD sebesar Rp. 2.015.201.121,-
Selain itu, ada BUMDesa Maju Makmur, Desa Minggirsari, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar yang berhasil menjadi BUMDesa Terbaik Nasional Tahun 2016 kategori Rintisan Eco-Agriculture, lalu BUMDesa Kerto Raharjo, Desa Sanankerto, Kec. Turen, Kab. Malang yang berhasil mencatat laba per Agustus Tahun 2018 sebesar Rp. 1.098.330.900.- .
Dalam sambutannya, Dirjen Pembinaan Pemerintahan Desa, Dr. Nata Irawan mengatakan, seminar ini diharapkan mampu menghasilkan solusi atas permasalahan pemerintahan desa. Menurutnya, terdapat berbagai tantangan dan persoalan yang masih mengemuka terkait pengelolaan desa. Diantaranya, masih kurangnya efektivitas kelembagaan yang melakukan pembinaan dan pengawasan.
“Peran pengawas internal pemerintah, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih belum sesuai harapan, bahkan camat yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014,tentang Desa juga belum menjalankan peran yang diharapkan” katanya.
Tantangan lainnya, lanjutnya, adalah kapasitas aparatur pemdes yang belum mumpuni, salah satu penyebabnya adalah pemerintah belum seluruh kepala desa dan perangkatnya memperoleh pelatihan pengelolaan desa. Sejak lahirnya UU desa tesebut sampai Tahun 2018 ini, pemerintah baru bisa memberikan pelatihan kepada 160 ribuan dari total sekitar 890 ribu kades dan perangkatnya.
“Harus ada metodologi khusus untuk menyelesaikan pelatihan kepada kades dan perangkatnya yang belum mendapatkan pelatihan tentang tata kelola pemerintahan desa” lanjutnya.
Dalam sambutannya, Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Drs Aferi S Fudail MSi mengatakan, seminar ini dihadiri oleh 242 peserta dari seluruh Indonesia, yakni pejabat di lingkungan Kemendagri, para kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota, perwakilan dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), serta narasumber dari dalam maupun luar negeri
Senada dengan Dirjen Nata Irawan, Dirjen Afriani mengatakan bahwa seminar ini bertujuan untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi pemerintah dalam rangka mengimplementasikan UU No 6 Tahun 2014, sekaligus sebagai forum untuk melakukan pemetaan kewenangan terhadap penyelenggaraan pemdes mendatang agar lebih efektif dan efisien, dalam rangka mewujudkan desa mandiri dan sejahtera. (ian/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
