Bupati Malang Buka Seminar Tata Cara Pengaduan Pelanggaran HAM Digital

"Selain itu, hingga saat ini masih sering dan cukup banyak terjadi pelanggaran HAM yang belum terselesaikan dengan baik. Upaya penegakan HAM juga masih banyak mengalami hambatan. Salah satu di antaranya adalah masih rendahnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan pelanggaran HAM yang terjadi baik mengenai dirinya maupun pihak lain," ucapnya.

HAM, lanjutnya, merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia.

"Akan tetapi kita semua harus menyadari pula, bahwa pada setiap hak melekat juga kewajiban. Karena itu, selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya HAM," tegas Rendra.

Bupati menambahkan, agar hak tersebut dapat dipenuhi secara konsisten dan berkesinambungan, pada tanggal 13 September 2016, Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia.

Dimana dalam Peraturan Menteri dimaksud, terdapat salah satu mekanisme penyampaian permasalahan HAM yaitu menggunakan aplikasi online dalam bentuk Sistem Informasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Pelanggaran HAM (SIMAS HAM). Hal ini merupakan bentuk kemudahan dan kecepatan pengaduan dan pelaporan atas terjadinya pelanggaran HAM.

''Semoga dengan adanya SIMAS HAM ini permasalahan pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat dapat segera teratasi. Diharapkan kepada para narasumber untuk dapat memberikan informasi dan masukan, agar nantinya dapat dikembangkan serta diterapkan oleh seluruh peserta seminar," harapnya. (thu/ian)