Dewan Kritisi Penyertaan Modal Tiga BUMD

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemprov Jawa Timur kembali menggelontorkan penyertaan modal di tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur dengan nilai cukup besar. Kebijakan ini pun jadi perhatian serius anggota DPRD Jawa Timur, karena jumlahnya sangat besar dan dilakukan di Perubahan APBD Jatim 2018 yang kini sedang dibahas.

Melalui laporan pandangan umum fraksi-fraksi, masalah penyertaan modal di 3 BUMD ini disorot. Di antaranya adalah penyertaan di Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) dengan nilai Rp 55 miliar. Kemudian PT Jamkrida sebesar RP 5 miliar, dan PT Asuransi Bangun Askrida Rp 3,17 miliar. Total keseluruhan penyertaan modal P-APBD Jatim 2018 adalah Rp 63,17 miliar.

Anggota Fraksi Nasdem-Hanura DPRD Jatim Gatot Sutantra mengatakan, penyertaan modal di tiga BUMD itu diusulkan dalam pada kelompok pengeluaran pembiayaan daerah. Menurutnya, kebijakan pembiayaan tersebut harus sebanding dengan peningkatan kinerja dan profesionalitasnya. Sehingga bisa menjadi perusahaan yang berkontribusi terhadap pembiayaan daerah.

“Penyertaan modalnya kan sudah cukup besar. Jangan sampai hanya jadi beban pemerintah daerah, tapi harus bisa berkontribusi nyata dalam lewat PAD,” jelas Gatot Tantra, Selasa (28/8).

Senada, Sholeh Hayat, anggota Fraksi PKB DPRD Jatim juga mempertanyakan sejauh mana sumbangsih BUMD-BUMD di Jawa Timur dalam berkontribusi meningkatkan PAD Jawa Timur. Baik itu melalui peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun kebijakan penambahan modal dan sebagainya.

Hal Ini menurut Sholeh Hayat perlu dijelaskan, karena beberapa tahun terakhir ini banyak perda dan paket kebijakan yang diterbitkan untuk penambahan modal maupun penguatan kelembagaan BUMD Jatim. “Karena faktanya sejauh ini hasilnya belum terlalu signifikan bagipenambahan PAD,” jelas Sholeh Hayat.

Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo mendukung permintaan DPRD Jatim agar penambahan penyertaan modal daerah kepada BUMD harus dapat meningkatkan kinerja dan profesionalitas BUMD. Sehingga mampu meningkatkan kontribusinya terhadap pendapat daerah dan tidak membenani pemerintah daerah.

Klik Berita Selanjutnya