"Kita akan melakukan evaluasi mana yang saat ini menjadi hambatan. Permasalahan yang paling berat adalah integritas, bukan di sistem IT dalam pelayanan publik," ungkapnya.
Menurutnya, untuk urusan pungli di Jatim relatif selesai. "Untuk pungli relatif selesai lah. Namun yang menjadi persoalan adalah penyuapan dan pemerasan di luar sistem. Mulai kasus Komisi B DPRD Jatim, kasus Mojokerto, kasus Malang, kasus Pamekasan. Termasuk kasus yang baru-baru," tutur Pakde Karwo.
BACA JUGA:Hadiri Wisuda Santri Ponpes Al-Amin Mojokerto, Khofifah: Imbangi Kerja Produktif dengan Riyadhah
*Wartawan Pilar Keempat Demokrasi*
Dijelaskan, saat ini NGO atau LSM serta wartawan yang melakukan monev terkait kinerja pemerintahan.
TAGS:Pemprov Jatim










