Gagarin
PACITAN, BANGSAONLINE.com - DPRD Pacitan mengimbau agar pemkab bisa bersikap lebih arif dalam menyelesaikan masalah sengketa lahan pasar Tulakan. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD, Gagarin. Ia meminta agar semua pihak yang terlibat dalam acara perdata di peradilan bisa saling menghargai.
"Sebab ini sangat berkaitan erat dengan hak atas kepemilikan sebuah lahan. Selain itu, persoalan ini juga menyangkut hajat hidup masyarakat, yaitu para pedagang yang selama ini menempati lahan tersebut untuk kegiatan perekonomiannya," ujar dia, Rabu (9/5).
Karena itu, wakil rakyat dari Partai Golkar ini mengimbau agar kasus tersebut segera mendapatkan kepastian hukum. Dia sangat menyayangkan masalah yang pernah diuji di tingkat Pengadilan Negeri, harus berlanjut dan berkepanjangan seperti ini. Selain banyak menyedot anggaran negara, hasilnya juga masih penuh dengan spekulatif.
"Masyarakatlah yang paling terdampak. Kegiatan perekonomian mereka jadi terusik, lantaran lahan yang mereka pakai masih berstatus quo. Padahal selama ini mereka sudah membayar retribusi kepada pemkab. Kami berharap, persoalan ini jangan berkepanjangan. Segera ada sikap tegas dan bijak utamanya dari pemerintah. Apapun itu, kalau secara hukum memang sudah menjadi hak seseorang, sebaiknya bisa logowo," beber Gagarin.
Apakah artinya pemkab sebaiknya menerima hasil putusan PN yang memenangkan para penggugat? Gagarin menegaskan upaya hukum merupakan hak bagi pihak-pihak yang beracara.
"DPRD tidak bisa mencegah untuk melakukan banding atau menerima putusan itu. Namun sebagaimana runutan cerita awal, pemkab hanya butuh sebuah kepastian hukum dari lahan tersebut. Dan setelah diuji di peradilan yang didasarkan pada alat bukti dan keterangan saksi, memang itu lahan hak yang dilatari transaksi jual beli kala itu. Kenapa kita harus memperpanjang masalah yang pada akhirnya banyak menyedot anggaran negara untuk keperluan itu. Hasilnya pun masih spekulatif," tandasnya. (yun/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
