PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Dari total luas tanah di wilayah Kabupaten Pasuruan yang tersebar di 24 kecamatan belum semuanya memiliki legalitas surat resmi berupa bersertifikat. Sebab, hingga akhir 2017 ini baru ada 46 persen bidang tanah yang bersertifikat.
Fakta tersebut diakui oleh Kepala BPN Kabupaten Pasuruan Naizum kepada BANGSAONLINE.com di sela-sela kegiatan penyerahan sertifikat hak atas tanah 2017 di GOR Raci, Rabu (24/1).
BACA JUGA:
- Penyusunan Raperda Tempat Hiburan Harus Libatkan Banyak Pihak
- Kepuasan Masyarakat pada RSUD Bangil Turun, ini Saran Ketua Komisi IV
- Wadul LSM, Pengusaha Warkop dan Karaoke Desak Pemkab Pasuruan Bentuk Perda Tempat Hiburan
- Perda RTRW Kabupaten Pasuruan Dinilai Lemah, Tak Ada Instrumen Sanksi Bagi Pelanggar
Menurut Naizum, pihak BPN sendiri memiliki program agar seluruh bidang tanah di wilayah Kabupaten Pasuruan semuanya bisa bersertifikat. Paling tidak, target tersebut bisa direalisasikan hingga tahun 2025 mendatang.
Untuk memenuhi target tersebut,maka berbagai upaya dilakukan untuk merealisasikan itu semua. Salah satunya dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan beberapa tahun terakhir.
“BPN pusat berupaya bidang tanah di wilayah Kabupaten Pasuruan seluruhnya bisa bersertifikat, hingga tahun 2025 mendatang. Salah satunya dengan menggenjot program PTSL ini,” tandas Naizum.
Ia menguraikan, tahun 2017 pemerintah pusat menargetkan untuk program nasional (prona) PTSL untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, mencapai 21 ribu bidang. Jumlah tersebut sebagian besar sudah diselesaikan dan diproses secara berjalan.
Sedangkan tahun 2018 ini, pemerintah pusat menargetkan agar prona di Kabupaten Pasuruan naik lebih dari dua kali lipat. Yakni, mencapai 53 ribu bidang tanah yang bersertifikat.
