​Kunker Wali Kota Madiun Masih Didominasi Usulan Fisik

KOTA MADIUN, BANGSAONLINE.com - Kunjungan Kerja (Kunker) yang dilakukan Pemkot Madiun cukup menyerap aspirasi masyarakat. Berbagai usulan dikemukakan saat kunker Wakil Wali Kota Armaya, Sekda Maidi beserta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Kelurahan Pilangbango, Senin (13/11). Mulai soal pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga bantuan bedah rumah layak huni.

Sejumlah usulan juga mengemuka saat rombongan meninjau warga Kelurahan Rejomulyo beberapa jam sebelumnya. "Pembangunan plengsengan Kali Piring sudah baik bapak. Cukup untuk mencegah banjir," kata Mukodik, salah seorang warga setempat.

Selain itu, Mukodik juga memuji program paving di sejumlah jalan gang. Ia merasakan manfaatnya, Warga tidak perlu lagi terkena becek karena jalan gang masih berupa tanah. Mukodik juga mengaku program pelebaran jalan dan pembangunan tiga jembatan cukup membantu perekonomian masyarakat. Akses menjadi lebih mudah.

"Tetapi ada beberapa program yang masih belum jalan bapak. Salah satunya, bedah rumah layak huni," ungkapnya sembari menyebut ada sembilan rumah yang diusulkan.

Usulan bidang pendidikan juga mengemuka. Mulai biaya sekolah tingkat SMA hingga bantuan mendirikan gedung untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) setempat.

"Kunjungan juga sebagai indikator penilaian kami. Apakah program pemerintah yang dijalankan sudah tepat sasaran apa sebaliknya. Makanya kami persilahkan masyarakat mengutarakan masukan, usulan, maupun protes sebanyak-banyaknya," kata Sekda Maidi.

Bahkan, ia meminta masyarakat mengutarakan hal yang negatif. Artinya, benar-benar yang menjadi keluhan masyarakat selama ini. Mulai program pemerintah yang belum tepat sasaran hingga usulan yang belum terealisasikan. Selain itu, ia meminta masyarakat mengutarakan masalah yang menjadi keresahan sosial. Sebab, banyak hal yang dikerjakan pemerintah. Sekda khawatir beberapa program yang sudah diusulkan masyarakat terlewatkan.

"Terkait bedah rumah, sudah tidak perlu menunggu lagi. Tolong langsung ditindaklanjuti," ujar Sekda sembari menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun Suwarno.

Sekda berharap masyarakat terus aktif, Usulan kategori proyek kecil dapat langsung disampaikan ke Lurah. Sebab, ia menjelaskan, setiap kelurahan juga memiliki anggaran rata-rata mencapai Rp 1 miliar. Sebaliknya, Sekda mewanti-wanti agar pihak kelurahan juga cepat tanggap. 

"Cepat merespon setiap keluhan yang masuk. Terutama yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat. Seperti ancaman banjir atau sekedar saluran irigasi. Pemerintah itu pelayan masyarakat. Makanya harus hadir di tengah masyarakat. Terutama saat dibutuhkan,’’ tegasnya. (hen/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News