Petugas saat mengecek stok pupuk. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
Kemudian, alokasi pupuk belum mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. "Petani penggarap lahan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) belum semua terdata atau masuk dalam kelompok tani, dan terdaftar di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)," katanya.
Selain itu, penebusan pupuk kelompok kepada kios juga masih banyak yang belum dilakukan secara berkelompok, sebab permodalan di tingkat kelompok masih lemah.
Juga, masih ada kios penyalur yang belum lengkap administrasinya (mencatat penjualan pupuk kepada kelompok tani/petani). Akurasi data kebutuhan belum sesuai dengan kebutuhan riil petani, RDKK datang tidak sesuai waktu yang diharapkan.
Alokasi pupuk subsidi cukup besar melebihi kebutuhan petani, dan umumnya melebihi dari pengajuan kebutuhan instansi terkait di kabupaten.
Selain itu, dosis penggunaan pupuk belum sesuai dengan dosis yang diharapkan. "Seperti di Balongpanggang, ada petani yang menggunakan Urea hingga 6 kwintal untuk satu hektare lahan, mestinya hanya dua kuintal," ujarnya.
Temuan di lapangan lainnya, beberapa kasus penyimpangan distribusi pupuk terkait dengan adanya kios tidak resmi yang menjual pupuk subsidi dan adanya pihak-pihak yang menyalurkan atau membawa pupuk subsidi keluar daerah. "Jika ada distributor yang nakal, kita akan putus kontraknya," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
