“Tentu kami sangat menyayangkannya dan mendesak pusat agar pusat segera mencairkan dana Jamkesmas itu,” katanya, Rabu (16/7).
Kepala Dinas kesehatan Surabaya drg Febria Rachmanita mengakui pihaknya memiliki piutang dengan total sekitar Rp 16 miliar atas belum terbayarnya tunggakan jamkesmas tahun 2013 dari Kemenkes. Pihaknya sendiri juga belum tahu kapan tunggakan tersebut akan turun.
“Infonya Juni lalu akan dibayar, namun hingga memasuki bulan Juli, kok juga belum turun. Jadi tunggakan Jamkesmas itu terjadi pada dua rumah sakit milik Pemkot Surabaya yaitu RSUD Dr Soewandie dan BDH,” katanya.
Berdasarkan data, tunggakan pemerintah pusat terhadap RSUD dr Soewandi dan RSUD Bhakti Husada Utama (BDH), cukup banyak. Untuk RSUD dr Soewandi sebesar Rp 14 miliar, sedangkan RSUD BDH sekitar Rp 2 miliar. Tunggakan itu terjadi karena pemerintah pusat dalam hal ini kementerian kesehatan belum membayar kepada dua rumah sakit. Padahal kedua rumah sakit tersebut sudah memberikan pelayanan kesehatan secara gratis pada masyarakat pemegang kartu Jamkesmas pada tahun 2013 lalu.
