Dua bus sekolah bantuan Kemenhub belum beroperasi karena nunggu kelengkapan ranmor turun dari Samsat. foto: YUDI EP/ BANGSAONLINE
KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Kalangan DPRD Kota Mojokerto meminta adanya evaluasi terhadap program angkutan sekolah gratis yang diusung Dinas Perhubungan (Dishub) selama ini. Desakan para wakil rakyat dari Komisi II ini menyusul keluhan masyarakat yang menangkap adanya kesenjangan dalam pengaplikasian program yang berjalan sejak tahun 2015 lalu.
"Kita mengapresiasi program angkutan sekolah gratis ini. Namun ada sejumlah hal yang perlu dibenahi, seperti adanya daerah yang belum terlayani rute angkot gratis," papar anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Denny Novianto usai hearing dengan pihak Dishub soal angkot gratis di kantor Dishub setempat, Minggu (7/5).
BACA JUGA:
Politikus Demokrat ini menganggap program layanan masyarakat dan upaya pemda mempertahankan keberadaan angkot yang makin sepi peminat ini perlu dievaluasi.
"Ada beberapa hal yang harus dikaji lagi. Apakah karena armadanya yang kurang atau seperti apa formatnya angkot gratis ini," tambah Deny.
Soal pengefektifan program angkot gratis ini, Komisi II tampaknya satu suara. Sekretaris Komisi II Edwin Endra Praja juga mendesak Dishub segera mengoperasionalkan dua bus sekolah bantuan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 2016 silam.
"Kami meminta agar Dishub segera mengoperasionalkan dua bus bantuan itu, sehingga mengurangi kesenjangan pelayanan terhadap masyarakat, terutama di kawasan Rejoto (Pulorejo-Blooto)," desaknya.
Kata Edwin, selama ini kedua daerah tersebut masih belum tersentuh rute angkut gratis. "Masyarakat sana mengeluh karena tidak adanya angkut yang melalui rute tersebut. Apalagi yang gratis-gratis," sindirnya.
