"Jadi pelayanan publik ini mestinya tidak dari sisi penerimaan. Dari masyarakat (selaku konsumen), kenaikkan (tarif) itu harus ada penjelasan apa manfaat tambahan, jadi Polisi-nya harus menjelaskan apa nilai lebihnya," tegasnya.
Dia berpendapat, kenaikkan tarif seharusnya dilakukan tidak berkali-kali lipat, tapi secara bertahap. Seiring dengan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan bagi masyarakat.
"Misalnya (kenaikkan) standar pelayanan yang jelas. Selama ini antre enggak jelas kan, dan berbagai hal lainnya," tegasnya.
Lebih lanjut dia menegaskan, hingga saat ini YLKI sebagai salah satu perwakilan dari konsumen belum disosialisasikan terkait aturan baru ini.
"Kami melihat belum (tersosialisasikan)," tegasnya.
Di sisi lain, kebijakan pemerintah menaikkan tarif pengurusan surat kendaraan bermotor (STNK) hingga tiga kali lipat mendapat protes banyak pihak. Pasalnya, hal itu dipicu kondisi masyarakat yang saat ini berdaya beli rendah. Akibat kondisi ekonomi Indonesia yang masih belum stabil di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
"Jokowi perlu mengevaluasi kebijakan tersebut karena berimbas kepada rakyat golongan menengah ke bawah dan kategori miskin. Kebijakan menaikkan tarif pengurusan kendaraan bermotor tidak disusul dengan solusi konkrit agar kebijakan tersebut tidak serta merta membuat rakyat sengsara," tutur pengamat politik Panji Nugraha dilansir RMOL.co, Selasa (3/1).
Dia menilai, Jokowi harusnya bisa lebih merasakan penderitaan rakyat yang kian sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebaiknya jangan terus membebani dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, karena hakekatnya fungsi pemerintah adalah untuk membahagiakan rakyat dengan kebijakan-kebijakan populis.
Menurut Panji, seharusnya rezim Jokowi-JK di tahun baru 2017 ini memberikan hadiah terbaik bagi rakyatnya. Bukan memberikan hadiah pil pahit.
"Secara politik, kebijakan-kebijakan pemerintah Jokowi yang tidak pro rakyat secara otomatis akan mengurangi rasa kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Terlebih dari berbagai kasus dan kebijakan-kkebijakan selama ini yang diamati secara serius oleh rakyat," jelas Panji yang juga direktur eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI).
Mengutip dari Liputan6.com, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan biaya pengurusan STNK dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) naik hingga 100 persen mulai 6 Januari 2017 lantaran kedua jenis layanan yang menjadi fungsi Kepolisian RI.
"Polri sejak 2010 atau sudah 7 tahun tidak pernah melakukan penyesuaian tarif, jadi sekarang Kepolisian RI memperbaiki servis ke masyarakat untuk pengurusan STNK, dan lainnya," ujar Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Selasa (3/1/2017).
Untuk diketahui, Penerimaan Negara Bukan Hibah (PNBP) ditargetkan mencapai Rp 250 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Target ini naik dari patokan di APBN-P 2016 sebesar Rp 245,08 triliun dan realisasinya melebihi target yakni sebesar Rp 262,36 triliun atau 107 persen.
Sri Mulyani menuturkan, ada beberapa tarif layanan oleh Kementerian/Lembaga akan naik di 2017 seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan. Pendapatan dari jasa layanan ini akan masuk pada pos PNBP tahun depan. Salah satu yang mengalami kenaikan tarif adalah biaya pengurusan STNK.
"Jadi PNBP Kementerian/Lembaga akan selalu disesuaikan dari faktor inflasi atau servisnya yang lebih baik. Tarif yang ditentukan Kementerian/Lembaga harus mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, jadi harus menggambarkan bahwa pemerintah lebih efisien, terbuka, tapi masyarakat juga bersedia membayar sesuai tingkat jasa yang diberikan pemerintah," ujar Sri Mulyani. (viva.co.id/rmol.co/liputan6.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
