Salah satu bangunan yang berdiri di sempadan Kali Marengan Sumenep.
SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Bangunan permanen di sempadan Kali Marengan terus menjamur. Semakin maraknya bangunan di sempadan Kali Marengan ini dituding akibat ketidaktegasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep.
"Bangunan itu sudah jelas melanggar Undang-Undang, tapi kenapa tidak ditertibkan," kata aktivis Lingkungan Hidup, Junaidi, Selasa (15/11).
BACA JUGA:
- Pemkab Sumenep Sediakan Angkutan Balik Gratis Warga Kepulauan Jalur Laut dan Darat
- Warga Sumenep Diduga Gelapkan Uang Pembelian Tanah Dosen asal Surabaya di Pamekasan
- Antisipasi Lonjakan Pemudik, Jalur Mudik Bali-Kepulauan Raas Sumenep Segera Dibuka
- Dandim 0827/Sumenep Pimpin Korps Raport Kenaikan Pangkat 18 Personel
Menurutnya, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 1991 tentang Sungai, diatur tentang perlindungan terhadap bantaran sungai.
Kemudian pada tahun 2004, Pemerintah merevisi UU tersebut dan diganti dengan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Sementara PP Nomor 25 Tahun 1991 tentang Sungai digantikan PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Dalam aturan tersebut mengamanahkan, 10-20 meter dari bibir sungai atau sempadan dilarang untuk didirikan bangunan. Sungai, termasuk sempadan, adalah milik negara.
Sayangnya, meskipun aturan sudah sangat jelas, aksi penyerobotan bantaran tetap terus terjadi.
Menurut Junaidi, pemerintah terkesan membiarkan acuh atas hal ini. Bahkan kini tak sedikit warga yang memegang sertifikat hak milik (SHM) atas sepetak tanah di bantaran yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Kondisi ini diperparah dengan pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) kepada pemegang sertifikat tanah bantaran.
"Kami kira masih belum terlambat jika pemerintah mau berbenah. Persoalan ini harus segera ditindak," tegasnya.
