Para kiai bersama Pengasuh Ponpes tebuireng Jombang, KH Salahuddin Wahid (Gus Solah) dan Mayjend TNI Wiyanto, Aster Panglima TNI saat pelaksanaan Rapat Akbar Aktualisasi Resolusi Jihad di Aula gedung Yusuf Hasyim Tebuireng, Sabtu (5/11). foto: RONY SUHARTOMO/ BANGSAONLINE
JOMBANG, BANGSONLINE.com – Rapat Akbar Resolusi Jihad digelar di Aula Yusuf Hasyim Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng Jombang, Sabtu (5/11) siang. Rapat yang digagas Forum Peduli Bangsa (FBP) bersama Ponpes Tebuireng ini dihadiri Mayjend TNI Wiyanto, Aster Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo serta ratusan kiai dari berbagai daerah di Indonesia.
Di antara para kiai yang hadir dalam forum tersebut adalah KH. Anwar Mansur, Habib Sholeh Al Jufri, KH. Tuan Guru Turmudzi, KH. Mahfudz Syaubari, KH. Abuya Ali Akbar Marbun, Habib Nabil Al Musyawa, dan Habib Ahmad Zaen Al Kaff. Para kiai ini juga menandatangi piagam aktualisasi resolusi jihad Tebuireng.
BACA JUGA:
- Lagi, Kejutan dari Dapil Jatim VIII, Suara Gus Irfan Menyalip, Suara Bos Lion Air Melompat
- Hadratussyaikh Anggap Lebih Bahaya Najisnya Pikiran Manusia Ketimbang Najisnya Anjing
- Nabi Musa Tiga Kali Tak Lulus Ujian Nabi Khadir
- Hadratussyaikh Menempatkan Keulamaan di atas Politik, Berwibawa dan Fatwanya Didengar
Rapat akbar ini dilaksanakan untuk membahas kedaulatan bangsa secara utuh. Terutama dari sektor ketahanan, pendidikan, ekonomi, dan digital. Sehingga dirasa perlu mencari formula untuk mengaktualisasikan resolusi jihad yang dikeluarkan KH Hasyim Asy’ari pada tanggal 22 Oktober 1945 silam.
“Mengapa diaktualisasikan, karena kita dalam beberapa hal belum berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat,” kata KH Solahudin Wahid (Gus Solah), Pengasuh Ponpes tebuireng Jombang saat konferensi pers usai Rapat Akbar Aktualisasi Resolusi Jihad.
Menurut Gus Solah, seharusnya sistem pendidikan pesantren yang merupakan produk Indonesia diambil sebagai khasanah kedaulatan bangsa. “Jadi, kita tidak berdaulat di negara kita sendiri. Makanya bagaimana caranya, menurut kami paling awal melalui pendidikan. Meliputi banyak aspek, tidak hanya ilmu tapi juga pembentukan akhlak, karakter bangsa. Dan ini sebenarnya menjadi tanggungjawab pemerintah sesuai amanah UUD,” jelas adik kandung Presiden keempat RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut.
