Oleh: M. Mas’ud Adnan
Semula panggilan Gus itu biasa saja. Tak Istimewa. Bahkan terkesan tradisional. Tapi ketika KH Abdurrahman Wahid aktif menulis tentang kearifan cara berpikir kiai-kiai lokal pesantren di media nasional – terutama Majalah Tempo tahun 80-an- fenomena Gus itu mengalami mobilitas vertikal sangat signifikan. Padahal saat itu Gus Dur masih tinggal di Pesantren Tebuireng Jombang. Sebagai Sekretaris Pesantren.
Diantara kiai yang ditulis Gus Dur adalah Kiai Sobari (Tebuireng), Kiai Muchitz Muzadi (Jember) dan kiai-kiai lokal lainnya. Kiai Sobari adalah santri Tebuireng yang kemudian mendedikasikan diri sebagai pengajar di Pesantren Tebuireng secara Ikhlas tanpa menuntut jabatan formal dan imbalan. Menurut Gus Dur, pengabdian Kiai Sobari itu dirumuskan dalam sikap: “membayar utang ilmu kepada Hadratus Syaikh Kiai Hasyim Asy’ari.”
Gus Dur bercerita bahwa Kiai Sobari adalah kiai “kolot”. Tapi memiliki logika dan rasionalitas sendiri, meski tak sama dengan dasar-dasar berpikir modern.
“…juga memiliki kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan keagamaan atas kasus-kasus kongkrit, sesuai dengan apa yang mereka anggap sebagai kebutuhan masa,” tulis Gus Dur.
Tulisan-tulisan Gus Dur yang kemudian diterbitkan dalam buku berjudul “Kiai Nyentrik Membela Pemerintah” itu memang mengangkat sisi positif dunia pesantren yang sebelumnya selalu ditulis secara pejoratif (merendahkan) oleh Deliar Noer, penulis dari kelompok Islam modernis.
NU dan pesantren tak ada benarnya di mata Deliar Noer. Sialnya karya-karya Deliar Noer itulah yang banyak dijadikan referensi oleh para akademisi barat dalam mengkaji Indonesia, terutama tentang Islam.
Kebetulan saat itu kajian-kajian ilmiah tentang NU dan pesantren sangat langka. Termasuk dari internal NU sendiri. Alih-alih karya ilmiah, sarjana NU sendiri masih sulit ditemukan. Itu terjadi pada tahun 50-an dan 60-an.
Saking langkanya KH A Wahid Hasyim – ayahanda Gus Dur - menyatakan bahwa untuk mencari sarjana NU sama sulitnya dengan mencari penjual es di tengah malam.
Itu juga yang dikeluhkan Benedict Anderson. Ilmuwan politik terkemuka dari Amerika Serikat itu mengaku prihatin karena pada tahun 1960 hingga tahun 1970-an belum ada disertasi doktor yang secara khusus mengkaji NU. Padahal organisasi NU – tegas Indonesianis popular itu - merupakan kekuatan sosial, kultural, keagamaan, dan politik yang sangat besar serta berpengaruh di Indonesia.
Baru pada tahun 1980 Zamakhsyari Dhofier menulis disertasi tentang pesantren secara positif. Disertasi di Australian National University itu diterbitkan dalam bentuk buku pada 1982 berjudul Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai.
Ketika Gus Sholah awal menerima amanah sebagai pengasuh Pesantren Tebuireng mencari buku ini. Termasuk minta dikopikan kepada saya lewat Pak Muksin, senior Tebuireng. Saat itu saya memang belum akrab dengan Gus Sholah.
Selain Zamakhasyari Dhofier pengamat NU Mahrus Irsyam juga sering menulis positif tentang NU dan pesantren. Terutama di Kompas pada tahun 1980-an.
GUS DUR PINDAH KE JAKARTA
Status sosial Gus semakin melambung tinggi ketika Gus Dur pindah ke Jakarta dan menjadi tokoh nasional. Lebih-lebih ketika Gus Dur - popular sebagai ulama muda intelek berbasis pemikiran Islam universal - menjelma sebagai pejuang demokrasi dan civil society. Bahkan status Gus bukan saja naik peringkat pada lapisan sosial atas (upper class) tapi juga mengalami metamorfosis secara akseleratif dan menjadi fenomena kosmopolit. Padahal sebelumnya status sosial Gus di skala nasional tak diperhitungkan.
Kini status Gus telah menjadi gengsi sosial tersendiri. Termasuk dalam panggung politik dan ekonomi. Dengan menyandang gelar Gus seseorang merasa lebih percaya diri, lebih terhormat dan otomatis lebih berpengaruh serta laku dalam bargaining politik dan ekonomi.
Tak aneh, jika banyak anak muda yang kemudian mengidentifikasi diri sebagai Gus, meski tak punya latar belakang keluarga kiai atau pesantren. Bahkan ada seorang teman yang sebenarnya bukan Gus tapi selalu menulis namanya dengan awalan Gus.
Dalam teori sosiolosi, orang nomor dua cenderung ingin tampil atau dianggap sebagai orang nomor satu. Maka ia harus menyulap diri dengan ornamen sosial tertentu agar ia dianggap nomor satu, termasuk jubah Gus, meski sekedar Gus KW.
Alhasil, gelar Gus telah menjadi asesoris sosial sekaligus komoditas politik dan ekonomi.
Saya lalu ingat Gus Sholah, adik kandung Gus Dur. Nama lengkapnya Ir KH Salahuddin Al Ayyubi. Beliau adalah putra pahlawan nasional KH A Wahid Hasyim dan cucu Hadratussyaikh Kiai Muhammad Hasyim Asy’ari, pendiri Pesantren Tebuireng sekaligus pendiri organisasi Islam terbesar Nahdlatul Ulama (NU).
Gus Sholah pernah menjadi pengasuh Pesantren Tebuireng. Sekitar 14 tahun. Sejak 2006 hingga 2020. Prestasinya luar biasa. Banyak sekali legacy-nya. Mendirikan Rumah Sakit Hasyim Asy’ari dan Museum Islam Indonesia KH Hasyim Asy’ari.
Mendirikan madrasah Trensains, SMK Al-Khoiriyah dan Madrasah Mu’allimin. Mendirikan 14 cabang Pesantren Tebuireng di seluruh Indonesia (kini kabarnya sudah 21 cabang). Juga rumah produksi dan penerbitan serta banyak lagi.
Namun, meski dzurriyah atau keturunan ulama besar, Hadratussyaikh, Gus Sholah tak mau “nggandol” nama besar kakek dan ayahandanya. Apalagi mengkapitalisasi nama Hadratussyaikh dan Kiai Wahid Hasyim.
Saya sering sekali diajak diskusi beliau. Baik di Jakarta maupun di Surabaya. Dan tentu saja juga sering di Pesantren Tebuireng. Bahkan beliau pernah ke kantor saya. Kantor HARIAN BANGSA dan BANGSAONLINE. Sekedar berdiskusi tentang umat Islam, pesantren, NU dan politik nasional.
Suatu ketika beliau memanggil saya. Tiba-tiba beliau ngendikan. “Bisa nggak, kalau menulis saya jangan dikaitkan dengan Hadratussyaikh,” pinta Gus Sholah kepada saya.
Maksudnya, dalam berita di surat kabar atau media online, cukup ditulis nama Gus Sholah atau Salahuddin Wahid sebagai nara sumber berita. Tak perlu disebut cucu Hadratussyaikh dan sebagainya.
Saya jawab. “Ya gak bisa Gus. Karena teman-teman wartawan biasanya perlu identifikasi juga tentang nara sumber untuk memperkaya berita yang ditulisnya,” kata saya.
Begitu juga Gus Irfan Yusuf. Meski beliau putra KH Muhammad Yusuf Hasyim yang otomatis cucu Hadratussyaikh, tapi tak pernah membusungkan dada sebagai dzurriyah. Dalam beberapa statusnya di media sosial, Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia bernama lengkap Dr KH Irfan Yusuf itu tak pernah mengatakan sebagai “kader NU”. Ia selalu menyatakan saya sebagai “warga NU”. Padahal Gus Irfan pernah menjadi pengurus NU, meski bukan pengurus harian.
Saya juga salut terhadap Islah Bahrawi. Intelektual muda NU yang secara terbuka menyatakan bukan Gus. Ia sebenarnya berasal dari keluarga kiai di Bangkalan Madura. Tapi secara kesatria ia menulis di beranda akun Instagramnya bahwa ia bukan Gus.
“Bukan Gus, apalagi Kiai. Penikmat baca, musik, kopi & kretek. Bukan pengurus PBNU tapi Nahdliyin organik sejak lahir,” tulis Cak Islah yang pernah “menggelandang” di Amerika Serikat dan belajar sejarah dan filsafat di Zaytuna College di Berkeley, California.
Tokoh visioner, berkualitas dan berintegritas memang selalu berangkat dari kapasitas pribadinya. Tak perlu “nggandol” kehebatan orang lain, termasuk orang tuanya. Tak perlu kemeggus.
Sebaliknya, orang yang tak berkualitas dan minus integritas cenderung cari cantolan untuk mengatrol dirinya. Ia merasa tidak convidence karena tak punya kapasitas dan kualitas. Bahkan tak jarang mengkapitalilasi nama besar keluarganya.
Lalu apa sebenarnya arti Gus? Saya ingat ketika Gus Dur diundang Wali Kota Surabaya Soenarto Soemoprawiro (Cak Narto). Saking hormatnya Cak Narto saat sambutan menyebut Gus Dur dengan panggilan Cak Gus Dur.
Gus Dur langsung tertawa. Giliran pidato Gus Dur merespons. “Arti Gus itu ya Cak. Jadi gak perlu dobel,” ujar Gus Dur yang langsung disambut tawa hadirin.
Eala. Ternyata arti Gus itu Cak. Tentu khusus putra kiai. Karena gelar Gus adalah panggilan kehormatan bagi putra kiai. Wallahua’lam bisshawab.
