Disinggung apakah dengan berubahnya kelembagaan ini juga akan disusul dengan roda mutasi dalam skala besar, Agus mengaku tak tahu menahu. Menurutnya, itu diluar kewenangan Bagian Hukum. "Kalau itu bukan kewenangan dari kami. Tapi memang bisa dilakukan mutasi," pungkasnya.
Sementara itu rumor tak sedap mulai menerpa rencana perubahan kelembagaan di Pemkab Jombang ini. Desas-desus adanya "jual beli" jabatan, kini mulai menjadi rasan-rasan dikalangan para pegawai. Bahkan, rumor ini juga hangat diperbincangkan di tingkat pegawai golongan terendah sekalipun.
Dari informasi yang dihimpun, praktik "jual beli" jabatan ini mulai sudah terjadi pasca perda disahkan. Modusnya pun tergolong rapi, terstruktur, sistematis dan masif. "Semua pegawai sudah tahu kalau terkait dengan hal itu. Makanya sekarang banyak yang mau beli," ungkap seorang pegawai yang enggan disebutkan identitasnya.
Menurutya, banyak oknum pejabat setingkat kepala dinas (eselon II) disebut-sebut mulai bergerilnya melakukan rekruitmen. Bahkan, mereka secara terang-terangan dan tanpa malu menawarkan promosi jabatan kepada para anak buahnya. "Rata-rata oknum pejabat eselon II semua menawarkan ke anak buahnya untuk beli jabatan kabid, atau sekretaris," imbuhnya.
