Jargas Tanggulangin Tak Kunjung Mengalir, Dewan Sidoarjo Tagih Pertagas

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Kalangan DPRD Sidoarjo menagih janji PT Pertamina Gas (Pertagas) Niaga yang bakal mengalirkan jaringan gas (Jargas) Sambungan Rakyat (SR) di kawasan Tanggulangin, Sidoarjo, pada bulan September 2016 ini.

Di sisi lain, warga sudah bertahun-tahun menanti untuk menikmati gas bumi tersebut. “Kami menagih janji Pertagas. Janjinya bisa dialirkan bulan September, tapi kenapa sampai sekarang belum juga dialirkan gasnya,” cetus anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, Hamzah Purwandoyo, Selasa (27/9).

Menurut Hamzah, Pertagas sudah menjadi operator jargas di Sidoarjo sudah sekitar satu tahun sejak menggantikan BUMD Jatim Petrogas Jatim Utama (PJU). Meski demikian, sejak ditunjuk menjadi operator, Pertagas selalu beralasan sedang memeriksa kelayakan jaringan pipa gas.

"Kalau memang memeriksa jaringan mengapa harus memakan waktu berbulan-bulan. Saat DPRD Sidoarjo mendatangi kantor Pertagas dan menanyakan kapan gas dialirkan, katanya segera dialirkan. Tetapi sampai sekarang belum juga dialirkan,” tandas politisi PKB ini.

Menurutnya, sudah seharusnya warga di sekitar lokasi ekspolarasi dan ekploitasi migas mendapat gas murah. Jargas yang dibangun pemerintah pusat di Sidoarjo merupakan program City Gas.

Saat ini, di wilayah Kabupaten Sidoarjo sudah tersambung sebanyak 10.350 jargas. Dari jumlah itu yang sudah teraliri gas sebanyak 5.630 sambungan yang berada di Desa Ngingas, Wedoro, Tambaksawah dan Medaeng, Kecamatan Waru.

Sedangkan jaringan gas yang belum dioperasikan berada di Kecamatan Tanggulangin, tersebar di Desa Kalidawir sebanyak 900 SR, di desa Kalitengah 400 SR, Gempolsari 400 SR, Kludan 400 SR, Ngaban 200 SR dan Kedungbanteng sebanyak 850 SR. Sisanya, jaringan gas yang berada di Desa Kedungturi, Kecamatan Taman.

Diketahui, Pertamina Gas (Pertagas) Niaga merupakan anak perusahaan Pertamina yang bergerak di bidang gas. Pertagas Niaga ditunjuk pemerintah untuk mengelola city gas. Salah satunya di Sidoarjo.Sebelumnya yang mengelola city gas adalah anak perusahaan PT PJU (BUMD Pemprov Jatim) yakni, PT Jatim Guna Usaha.

Namun, tahun 2015 lalu, pemerintah pusat menunjuk Pertagas Niaga sebagai pengelola jargas. Penunjukan anak usaha BUMN ini dilatarbelakangi asal pendataan pembangunan jaringan gas bagi rakyat ini yang berasal dari APBN.

"Kalau jargas yang sudah dibangun sejak 3 tahun silam saja belum bisa dialiri, bagaimana dengan pengajuan 100.000 jargas baru ke pemerintah pusat? Harusnya, setelah menjadi operator sejak 2015, Pertagas tidak boleh lagi menunda penyaluran jargas ke rumah warga," tandas Hamzah. (sta/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News