Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin rapat kabinet terbatas. foto: ANTARA/CNN
"Kompensasi kan nggak harus menteri, Pak Jokowi tahu apa yang tepat. Kita bergabung dengan Jokowi kan tanpa syarat, tapi Jokowi paham. Kita pandang sebagai bagian dari kebersamaan," ucap Jazilul kepada detikcom, Kamis (14/6/2016).
Jazilul belum mendengar ada rencana reshuffle dalam waktu dekat. Dia justru berharap sebaiknya tidak ada reshuffle, karena kondisi pemerintahan relatif stabil.
"Baiknya nggak usah ada reshuffle. Ini kan sedang stabil, jadi isu reshuffle memberi efek psikologis pada menteri-menteri yang sedang bekerja. Mereka menebak-nebak apakah saya akan direshuffle?," ucap pimpinan Banggar DPR itu.
Menurutnya, Presiden Jokowi tidak pernah menyatakan akan ada reshuffle, tapi hanya mengevalusi menteri yang tidak maksimal kinerjanya. Soal evaluasi ini PKB sepakat, tapi tak harus berujung reshuffle.
"Sepenuhnya reshuffle itu jadi kewenangan Jokowi, menyangkut isu-isu mudah-mudahan Presiden tak menentukan menterinya berdasarkan isu. Tapi mempertimbangkan aspek kinerja, loyalitas, dedikasi, jangan karena isu," tegas Jazilul.
Sementara Gerindra justeru tak ambil pusing. Ketua DPPGerindraDesmond J Mahesa menegaskan pihaknya tak ada urusan denganreshuffle kabinet.
"BagiGerindra, mau ada reshuffle atau tidak, enggak ada masalah. Yang kami tahu kalau presidennya mereshuffle siapapun, kalau presidennya enggak paham ya sama saja," kata Desmond di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/7/2016).
Jika memahami persoalan bangsa, menurut Desmond, seharusnya presiden dapat mengarahkan para menterinya.
Namun, kata Wakil Ketua Komisi III DPR itu,Presiden Jokowi belum memahami persoalan.
"Karena hari ini lebih pintar menterinya dari pada presidennya. Reshuffle bukan parameter untuk perubahan," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
