Pengalaman Fathorrasjid Atasi Anggota DPRD Bolos: Tak Boleh Kosong, DPRD itu Rumah Rakyat

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Fathorrasjid mengatakan bahwa kepemimpinan dalam DPRD itu kolektif kolegial. ”Tapi tetap ketua DPRD yang punya peran penting untuk mendisiplinkan anggotanya,” kata Fathorrasjid yang mantan ketua DPRD Jatim.

Menurut dia, salah satu tugas keberadaan ketua justru untuk mengatur anak buahnya. Karena itu ia tak sependapat dengan A Halim Iskandar, ketua DPRD Jatim, yang seenaknya mbolos ngantor dengan alasan karena di kantor DPRD sudah ada para wakil ketua yang lain.

BACA JUGA:

Fathorrasjid mengakui bahwa tak mudah menertibkan dan mendisiplinkan anggota DPRD. ”Tapi bukan berarti harus dibiarkan. Dulu sebelum saya kan Pak Bisri Abdul Jalil, ketua DPRD-nya, juga dari PKB. Saat itu ya biasa para anggota DPRD mbolos. Tapi ketika saya jadi ketua DPRD saya secara tegas membikin aturan agar mereka tak bolos. Karena mereka kan digaji dari uang rakyat,” tegasnya.

Karena itu Fathorrasjid bekerja keras untuk mendisiplinkan para anggota DPRD Jatim.

Ia selain minta tolong para wartawan untuk mengontrol dengan cara memberitakan ketidakberesan anggota DPRD, Fathorrasjid juga mendirikan “Indrapura Watch”.

”Anggotanya wartawan juga. Kita fasilitasi agar mereka mengontrol anggota DPRD,” kata Fathorrasjid. Mantan politisi PKB dan PKNU yang kini jadi Dewan Penasehat Partai Idaman pimpinan Rhoma Irama ini menegaskan bahwa ketua DPRD harus terbuka dan sportif.

”Artinya, kalau ada anggota DPRD yang mbolos, harus dibicarakan secara terbuka, bagaimana untuk mengatasi. Jangan beralasan, kan ada wakil ketua meski saya tak ngantor. Itu tak benar,” katanya.

”Kalau anggota DPRD Jatim mbolos berarti ketuanya yang tak bisa mimpin,” katanya lagi.

Sekedar informasi, dalam beberapa bulan terakhir ini hampir semua media di Jawa Timur memberitakan bolos massal DPRD Jatim, termasuk ketuanya, A Halim Iskandar. Bahkan Jawa Pos beberapa kali memuat foto ruang sidang yang kosong melompong karena para penghuninya semburat kunker. Terakhir Jawa Pos dua hari berturut-turut memberitakan mbolosnya Halim Iskandar sebagai ketua DPRD Jatim.

Banyak pihak heran tentang malasnya anggota DPRD ngantor, termasuk di internal anggota DPRD Jatim sendiri. ”Beda sekali dengan anggota DPRD yang dulu,” kata seorang anggota DPRD Jatim yang enggan disebut namanya.

”Mungkin juga karena faktor kualitas ya. Kalau dulu rata-rata anggota DPRD Jatim lumayan kualitasnya, karena hasil seleksi partai,” katanya.

Padahal dari segi kesejahteraan mereka lebih dari cukup. Para anggota DPRD Jatim dapat uang tunjangan rumah sebesar Rp 228 juta per tahun (Rp 19 juta/bulan). Uang itu – sesuai permintaan mereka – diterima dalam bentuk “mentahan” alias tunai.

Sejatinya, dengan tunjangan rumah sebesar itu para anggota DPDR itu bisa menyewa rumah atau apartemen yang dekat dengan kantor DPRD yang terletak di Jalan Indrapura Surabaya. Dengan demikian mereka tak malas ngantor.

Selain uang tunjangan rumah tentu saja mereka dapat gaji tiap bulan. Gaji anggota DPRD Jatim tiap bulan berkisar Rp 17 juta (dibulatkan).