SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Tim Pendamping dan Advokasi Kasus Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang diduga dilakukan PT Putera Restu Ibu Abadi (PRIA), resmi berkirim surat ke Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK), Senin (14/03).
Surat tertanggal 12 Maret 2016 itu berisi desakan pada Menteri LHK untuk mencabut izin dan penghentian kegiatan PT. PRIA karena terindikasi kuat merusak dan mencemari lingkungan juga warga di Desa Lakardowo, Jetis, Mojokerto.
BACA JUGA:
Dalam surat yang dikirimkan tim pendamping warga disebutkan, kalau PT. PRIA tidak melakukan pemanfaatan dan pengelolaan limbah B3 secara optimal sesuai aturan.
"Kami juga mendapatkan data kalau PT. PRIA tidak punya izin penimbunan libah B3, sehingga ini menimbulkan dampak berbahaya untuk lingkungan sekitar termasuk warga," ujar Teguh Ardi Srianto Ketua Komunitas Jurnalis Peduli Lingkungan - KJPL Indonesia, yang juga Juru Bicara Tim Gabungan Kasus Lakardowo.
Menurut Teguh, diharapkan dengan surat yang sudah dikirimkan ke menteri LHK akan dapat tanggapan secepatnya. "Paling tidak minggu ini kita sudah dapat jawaban, karena surat dikirimkan tim kami secara langsung tanpa lewat pos. Kami datang ke Jakarta hanya untuk menyerahkan surat warga Lakardowo yang sudah resah dan menolak keberadaan PT. PRIA di desa mereka," ujar Teguh.
Selain surat, tim gabungan kasus Lakardowo juga melengkapi dengan beberapa bukti, data, kajian ilmiah, juga foto dan video kasus pencemaran limbah B3 yang dilakukan PT. PRIA di Desa Lakardowo.
"Kami juga mengirimkan video yang memperlihatkan dengan jelas, bagaimana proses kedatangan truk-truk bermuatan limbah B3 yang langsung membuang limbah di dalam lokasi perusahaan PT. PRIA tanpa diolah dan hanya ditimbun tanah. Ini jelas-jelas kesalahan proses pengolahan limbah B3 yang tidak bisa dibiarkan," tegas Teguh.
