KEDIRI,BANGSAONLINE.com - Sebanyak 24.905 warga Kabupaten Kediri tercatat mengajukan perbaikan desil kesejahteraan hingga September 2026 karena data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi mereka.
Dinas Sosial Kabupaten Kediri kemudian memberikan pembekalan teknis aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Kementerian Sosial kepada petugas operator desa. Pembekalan tersebut berfokus pada mekanisme perbaikan desil.
Langkah itu dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana terkait banyaknya aduan mengenai tingkat desil yang tidak sesuai dengan kondisi kesejahteraan masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri Subur Widono mengatakan, desil atau peringkat kesejahteraan masyarakat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi salah satu acuan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran.
Sejak sosialisasi dilakukan, banyak warga disebut mulai mengurus pembaruan desil. Hingga September 2026, tercatat 24.905 warga Kabupaten Kediri datang ke desa untuk mengajukan perbaikan desil.
"Petugas operator yang ada di desa ini menjadi garda depan, melalui aplikasi SIKS-NG ini mereka dapat mengusulkan pembaruan desil sesuai kondisi riil warga," katanya ditemui di sela kegiatan di Gedung Bagawanta Bhari, Senin (28/9/2026).
Selain operator desa, Subur mengatakan kegiatan tersebut juga diikuti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Kasi Kesejahteraan Sosial, serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Kegiatan itu turut menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kediri.
Menurut Subur, persoalan data penerima bansos tidak hanya berkaitan dengan desil.
Terdapat pula warga yang dihentikan sebagai penerima bansos karena terindikasi atau terafiliasi judi online.
Berdasarkan data yang dimiliki, sebanyak 6.245 penerima bansos di Kabupaten Kediri dihentikan.
Meski demikian, warga yang merasa tidak terlibat judi online dan namanya dicoret dari data penerima bansos dapat mengajukan sanggahan atau klarifikasi.
Dalam kegiatan tersebut, peserta juga diberikan pembekalan mengenai mekanisme pengusulan kembali bagi warga yang sebelumnya dihentikan sebagai penerima bansos.
"Melalui kegiatan ini, kita berharap data kemiskinan yang ada sesuai kondisi riil masyarakat dan nantinya penyaluran program bantuan sosial dari pemerintah dapat tepat sasaran," tegasnya. (uji/van)
