Oleh: Surokim As
DTSEN (data tunggal sosial dan ekonomi nasional) yang dijadikan sebagai dasar profil ekonomi warga dan dijadikan sebagai acuan nasional untuk penentuan masyarakat miskin, penentuan bantuan bagi masyarakat yang layak dibantu dan tidak.
Sejauh ini DTSEN banyak yang tidak akurat. Akibatnya, banyak hak warga miskin yang mulai terabaikan dan menimbulkan keresahan di tingkat bawah.
Untuk jangka pendek, kami berharap pemerintah responsif agar data DTSEN dan desil ini tidak dijadikan satu-satunya dasar penentuan warga miskin. Sebab datasen desil yang muncul banyak tidak berdasar data yang akurat.
Hal ini perlu mendapat perhatian serius karena memiliki dampak yang kompleks. Tidak saja untuk bantuan bansos, tetapi juga hak mendapat beasiswa pendidikan seperti beasiswa KIP dan seterusnya
Melihat hal ini maka menurut saya, pemerintah segera responsif dan segera mengambil tindak lanjut dan tidak menjadikan DTSEN2 sebagai satu-satunya penentuan KIP karena banyak data yang tidak akurat dan perlu perbaikan untuk bisa dijadikan sebagai salah satu penentuan warga miskin termasuk KIP
Kami juga kaget banyak pejabat yang masuk desil 1 di DTSEN, kami jadi heran bagaimana pendataan ini dilakukan serius apa tidak, khan jadi pertanyaan.
Problem pendataan ini selalu problematik dan butuh keseriusan semua pihak agar bisa mengoreksi data-data nasional tersebut, sehingga bisa akurat dan lebih presisi.
"Jangan main main dengan data warga miskin, itu amanat konstitusi yg harus dijalankan sungguh2 dan serius."
Penulis merupakan Wakil Rektor 3 Universitas Trunojoyo Madura (UTM)
