KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Ratusan pedagang Pasar Bandar melakukan aksi mogok jualan, Selasa (1/9/2026), sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pengelolaan pasar yang dinilai semakin memberatkan.
Yunus, salah satu pedagang, berharap pemerintah daerah setempat turun tangan mempertemukan pedagang dengan Perumda Pasar Joyoboyo untuk mencari solusi.
“Persoalan pengelolaan pasar sebenarnya sudah dirasakan sejak beberapa tahun terakhir. Ketika Pasar Bandar masih dikelola langsung oleh Pemkot, pengelolaan pasar dirasakan lebih manusiawi,” ujarnya.
Sejak 3 tahun terakhir, kewenangan pengelolaan pasar beralih ke Perumda Pasar Joyoboyo. Menurut pedagang, sejumlah regulasi baru justru berdampak negatif, termasuk perubahan sistem akses masuk dan parkir yang membuat jumlah pengunjung menurun.
“Setelah sistem seperti itu, pengunjung menurun drastis. Dari pihak pedagang sudah sejak dulu mengajukan keberatan, tetapi belum mendapatkan solusi,” kata Yunus.
Pedagang juga menyoroti kewajiban membayar biaya sewa kios Rp200 ribu per tahun yang kemudian disertai dokumen perjanjian dengan banyak ketentuan tambahan.
Mereka mengaku tidak mendapat penjelasan lengkap sebelum menandatangani dokumen. Selain itu, muncul tagihan bagi kios yang tidak beroperasi, dengan nominal antara Rp160 ribu hingga Rp1,2 juta.
Yunus menegaskan aksi mogok bukan untuk menolak aturan, melainkan meminta ruang dialog. Ia berharap ada pertemuan melibatkan pedagang, Pemkot Kediri sebagai pemilik pasar, Perumda Pasar Joyoboyo sebagai pengelola, serta dewan sebagai pengawas.
“Pasar Bandar ini milik Pemkot Kediri. Kami berharap ada empat pilar yang duduk bersama,” ucapnya.
Sementara itu, Perumda Pasar Joyoboyo disebut telah menunjukkan itikad untuk berdialog dengan pedagang. Direktur Utama Perumda Pasar Joyoboyo, Djauhari Luthfi, diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait regulasi yang diterapkan. (uji/mar)
