BANDUNG, BANGSAONLINE.com – Beredar surat undangan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada para Syuriah NU Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Undangan sang gubernur ini mengagetkan para kader NU karena undangan itu dilakukan menjelang Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur.
Apalagi undangan Gubernur Dedi Mulyadi itu “satu paket” dengan undangan terhadap bupati/wali kota di Jawa Barat.
Ada 11 Syuriah NU dan 11 bupati/wali kota yang diundang oleh Dedi Mulyadi yang dijadwalkan pada 19 Agustus 2026 pukul 16.00 WIB hingga selesai. Tempatnya di ruang tamu gubernur di Gedung Sate Kota Bandung.
Dalam undangan itu tertera 11 Syuriah NU dan 11 bupati/wali kota yang diundang. Yaitu Syuriah NU Bandung dan Bupati Bandung, Syuriah NU Ciamis dan Bupati Ciamis, Syuriah NU Garut dan Bupati Garut, Syuriah NU Indramayu dan Bupati Indramayu, Syuriah NU Majelangka dan Bupati Majalengka.
Selanjutnya Syuriah NU Pengandaran dan Bupati Pangandaran, Syuriah NU Subang dan Bupati Subang, Syuriah NU Sukabumi dan Bupati Sukabumi, Syuriah NU Kota Banjar dan wali kota Banjar, Syuriah NU Kota Cimahi dan wali kota Cimahi dan Syuriah NU Kota Sukabumi dan wali kota Sukabumi.
Langkah Gubernur Dedi Mulyadi itu disayangkan para kader NU. Ketua PW Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Jawa Barat Dr Saepulloh menilai bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah melampau kepantasan sebagai seorang kepala daerah.
Ia menilai keterlibatan pemerintah daerah dalam momentum Muktamar NU dinilai berpotensi menimbulkan persepsi adanya intervensi terhadap urusan internal organisasi. Karena itu Saepulloh minta Dedi Mulyadi menjelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi publik bahwa pemerintah daerah sedang mencoba masuk terlalu jauh ke dalam dinamika internal Muktamar NU.
“Kalau pertemuan tersebut dimaksudkan untuk memengaruhi arah pilihan, sikap, atau dinamika Muktamar NU, maka tindakan seperti itu tidak etis dan tidak beradab dalam kehidupan organisasi,” ujar Saepulloh kepada BANGSAONLINE, Rabu (19/8/2026).
Menurut Kang Ipul – panggilan akrabnya - pemerintah memang memiliki ruang untuk membangun komunikasi dan kemitraan dengan organisasi keagamaan. Namun, komunikasi kelembagaan harus dibedakan secara tegas dari intervensi terhadap proses internal organisasi.
“NU bukan organisasi pemerintah. NU memiliki mekanisme, AD/ART, tradisi dan kedaulatan organisasi sendiri. Karena itu, siapa pun gubernurnya harus menghormati batas tersebut,” tegas Kang Ipul.
Ia juga mempertanyakan motif di balik pertemuan tersebut. “Kalau ini murni silaturahmi pemerintahan, tentu tidak ada masalah. Tetapi karena waktunya berdekatan dengan momentum Muktamar NU dan yang dihimpun adalah unsur Syuriah NU dari sejumlah daerah, publik wajar bertanya: apa sebenarnya motifnya?” ujarnya.
Kang Ipul, minta Dedi Mulyadi fokus menyelesaikan berbagai persoalan Jawa Barat yang menurutnya masih membutuhkan perhatian serius, terutama sektor pendidikan dan keagamaan.
“Masih banyak pekerjaan rumah Jawa Barat. Persoalan pendidikan belum selesai. Akses pendidikan, keberadaan sekolah swasta, madrasah, nasib guru non-ASN dan berbagai persoalan lainnya masih membutuhkan perhatian serius,” katanya.
Kang Ipul juga menyoroti sektor keagamaan yang menurutnya memiliki posisi strategis dalam pembangunan Jawa Barat.
“Jawa Barat memiliki pesantren, madrasah, masjid, guru ngaji dan lembaga pendidikan keagamaan yang sangat besar. Mereka jangan hanya didekati ketika pemerintah membutuhkan dukungan sosial. Harus ada keberpihakan kebijakan dan anggaran yang nyata,” tegasnya.
Menurut dia, gubernur semestinya menggunakan kewenangan dan energi politiknya untuk menjawab persoalan masyarakat Jawa Barat.
“Urus pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pengangguran, madrasah, pesantren, guru, sekolah swasta dan ketimpangan pembangunan. Itulah pekerjaan gubernur,” tegasnya.
Ia berharap NU tetap menjaga independensinya dari kekuasaan politik maupun pemerintahan.
“Jangan biarkan Muktamar NU menjadi arena pertarungan kepentingan kekuasaan di luar organisasi. NU harus tetap menjadi NU. Muktamar harus menjadi ruang musyawarah warga NU untuk menentukan masa depan organisasinya sendiri,” harapnya sembar mengingatkan bahwa hubungan baik antara pemerintah dan NU tetap penting, tetapi harus dibangun dengan prinsip saling menghormati.
“Silaturahmi dengan NU tentu baik. Tetapi jangan sampai silaturahmi berubah menjadi intervensi, komunikasi berubah menjadi mobilisasi, dan kekuasaan
Menurut Saepuloh, Jawa Barat masih menghadapi banyak persoalan mendasar yang membutuhkan konsentrasi gubernur.
“Jangan sampai rakyat melihat gubernurnya lebih sibuk mengurusi Muktamar NU daripada menyelesaikan pekerjaan rumah Jawa Barat. Dedi Mulyadi seharusnya fokus menjadi gubernur bagi seluruh rakyat Jawa Barat, bukan menjadi pemain dalam pertarungan internal Muktamar NU,” tegas Kang Ipul.
