SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Analis politik, hukum, dan isu intelijen Boni Hargens mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak terburu-buru mengambil keputusan terkait wacana pergantian Kapolri demi menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik.
Boni menilai stabilitas politik dan tingginya kepercayaan masyarakat merupakan faktor penting dalam menjaga iklim investasi serta aktivitas ekonomi nasional.
Karena itu, ia menilai momentum pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) perlu dipertimbangkan secara matang mengingat situasi politik yang masih sensitif.
Menurut Boni, pergantian Kapolri merupakan hak prerogatif presiden yang dijamin oleh konstitusi. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut dinilai perlu memperhatikan kondisi politik agar tidak memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
"Legalitas sebuah tindakan tidak dengan sendirinya membuatnya bijaksana secara politik. Hak prerogatif presiden memang tidak perlu dipertanyakan, itu konstitusional, tetapi konteks pelaksanaannya sangat menentukan bagaimana keputusan tersebut akan diterima dan ditafsirkan oleh publik," ujar Boni kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).
Boni mengatakan dinamika politik saat ini masih dipengaruhi oleh sisa polemik kasus korupsi yang melibatkan mantan petinggi kejaksaan. Meski isu tersebut mulai mereda, menurutnya masih ada sebagian masyarakat yang memandangnya sebagai konflik antarlembaga penegak hukum.
Dalam situasi tersebut, Boni menilai pergantian Kapolri berpotensi dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk membangun narasi yang mengaitkannya dengan proses penegakan hukum, meskipun anggapan tersebut tidak berdasarkan fakta.
Ia menyebut kelompok oposisi berpeluang membangun opini bahwa pergantian Kapolri dilakukan karena pimpinan Polri dianggap terlalu berani mengusut perkara yang menyeret oknum di Kejaksaan Agung.
Menurutnya, narasi tersebut menyesatkan, tetapi tetap berpotensi memengaruhi opini publik apabila terus disebarluaskan.
Boni menegaskan persepsi masyarakat terhadap independensi lembaga penegak hukum merupakan modal penting yang harus dijaga.
Menurutnya, menurunnya kepercayaan publik tidak hanya berdampak pada institusi penegak hukum, tetapi juga terhadap citra stabilitas pemerintahan.
Dari sisi ekonomi, Boni menilai stabilitas politik dan kepastian tata kelola menjadi salah satu pertimbangan utama bagi pelaku usaha maupun investor sebelum mengambil keputusan investasi.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperhatikan aspek komunikasi publik selain aspek legalitas dalam setiap kebijakan strategis.
Ia mengibaratkan kondisi tersebut dengan konsep butterfly effect atau efek kupu-kupu, yakni sebuah keputusan administratif yang tampak sederhana dapat memicu dampak berantai yang jauh lebih besar apabila diambil pada waktu yang kurang tepat.
"Saya tidak mengadvokasi penolakan permanen terhadap wacana pergantian Kapolri, melainkan menyarankan agar ide tersebut diabaikan sementara oleh presiden," kata Boni.
Menurut Boni, menunda pengambilan keputusan tidak dapat dimaknai sebagai bentuk kelemahan kepemimpinan. Sebaliknya, langkah tersebut dinilai sebagai strategi untuk menjaga stabilitas politik, sosial, dan kepercayaan masyarakat.
Boni juga menekankan bahwa kekuatan sebuah pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh keberanian mengambil keputusan, tetapi juga kemampuan mengelola persepsi dan narasi yang berkembang di ruang publik.
"Keputusan yang tepat di waktu yang salah bisa menjadi bumerang. Dan bagi seorang presiden yang sedang membangun fondasi pemerintahannya, menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik adalah investasi jangka panjang yang tidak ternilai harganya," ujarnya.
