Ilustrasi.
GRESIK, BANGSAONLINE.com – Tabir gelap di balik munculnya belasan warga yang membawa SK PNS dan PPPK palsu ke Pemkab Gresik mulai terkuak. Berdasarkan informasi yang dihimpun, para korban diduga telah menyetorkan uang dalam jumlah fantastis kepada oknum pelaku berinisial A demi mendapatkan status sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Terduga pelaku A dikabarkan merupakan mantan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Gresik yang sudah lama dipecat karena terlibat dalam kasus serupa. Modus yang digunakan adalah menjanjikan kelulusan tanpa prosedur resmi dengan imbalan uang bervariasi antara Rp70 juta hingga Rp150 juta.
BACA JUGA:
- Keberadaan Terduga Pelaku SK ASN Palsu di Gresik Masih Misterius: Rumah Kosong, Tempat Usaha Tutup
- Kasus Jual Beli SK Palsu Gresik, PNS Aktif Disebut Ikut Jadi Korban Sindikat Bayar Rp250 Juta
- Puluhan Korban SK Palsu PNS dan PPPK Muncul di Gresik
- Puluhan Orang Tertipu SK PNS Palsu di Gresik, Ada Korban yang Nekat Ngantor
Para korban yang telah membayar ini kemudian menerima dokumen palsu yang menempatkan mereka di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari Bagian Humas, Bagian Organisasi, Bagian Umum, hingga Dinas Sosial dan kantor kecamatan.
Merespons situasi ini, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bergerak cepat. Pada Kamis (9/4/2026), BKPSDM mengundang para korban untuk memberikan pendampingan sekaligus memfasilitasi pelaporan kepada pihak kepolisian.
Kepala BKPSDM Kabupaten Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo, menegaskan bahwa sistem rekrutmen ASN saat ini sepenuhnya terintegrasi secara nasional dan tidak bisa diintervensi oleh oknum mana pun.
"Seluruh proses pendaftaran dan seleksi ASN dilakukan secara resmi melalui portal SSCASN milik BKN. Di luar mekanisme tersebut dapat dipastikan tidak resmi,” tegas Agung dalam keterangannya.
Agung juga membeberkan fakta penting bahwa untuk tahun anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Gresik sebenarnya tidak membuka rekrutmen CPNS. Hal ini menunjukkan bahwa janji-janji yang diberikan pelaku sepenuhnya adalah kebohongan.
Pihak BKPSDM kini fokus memberikan edukasi agar masyarakat lebih waspada dan selalu memverifikasi informasi kepegawaian melalui kanal resmi.
"Kami menyediakan kanal resmi untuk pengecekan keabsahan NIP melalui website BKPSDM. Jangan mudah percaya pada oknum yang menjanjikan kelulusan ASN di luar prosedur resmi," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
