"Perusahaan perlu mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam setiap kebijakan ketenagakerjaan. Pemutusan kerja secara sepihak tanpa prosedur yang jelas, tanpa surat peringatan, atau tanpa pembayaran hak pekerja berpotensi melanggar hukum dan nilai-nilai hak asasi manusia," tutur Ning Lia, Rabu (4/3/2026).
Ia juga mengingatkan bahwa praktik PHK yang tidak sesuai aturan, seperti tidak membayar pesangon, memberikan upah di bawah standar minimum, atau menyasar kelompok rentan dan anggota serikat pekerja, dapat menimbulkan persoalan hukum dan sosial yang lebih luas.
Dalam pandangannya, setiap pekerja yang mengalami PHK tetap memiliki hak yang dilindungi undang-undang. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengatur bahwa pekerja berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai dengan masa kerja dan alasan pemutusan hubungan kerja.
Menurutnya, bahkan dalam kasus tertentu seperti pelanggaran berat, pekerja tetap memiliki hak atas penghargaan masa kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan tidak mengambil langkah sepihak tanpa melalui prosedur yang sah.
