Terkait tuntutan pembentukan tim independen penyelesaian konflik, politisi PKB itu menilai aspirasi tersebut perlu dikaji secara berbasis data.
Namun, ia juga mengingatkan potensi dampak lanjutan yang perlu diantisipasi apabila pembentukan tim tidak dirancang secara matang.
Berdasarkan data yang dihimpun, para pekerja PTPN menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah daerah.
Salah satunya menuntut peran aktif dan kepemimpinan langsung Bupati Bondowoso dalam memastikan terlaksananya penegakan hukum di wilayah konflik.
Selain itu, massa aksi mendorong pembentukan Tim Investigasi Independen yang profesional, objektif, dan berintegritas untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan tindakan anarkis, serta mendesak eksekutif dan legislatif berpihak pada hukum dan keadilan.
Para pekerja juga meminta Pemerintah Kabupaten Bondowoso menghentikan, mencegah, dan menindak setiap bentuk pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman dan penghidupan yang layak bagi pekerja PTPN yang terdampak konflik lahan.
Tuntutan lainnya adalah kepastian terciptanya iklim kerja yang aman, kondusif, dan berkelanjutan demi melindungi ribuan pekerja beserta keluarga mereka yang bergantung pada operasional perusahaan.
Massa aksi juga meminta komitmen aktif pemerintah daerah untuk menjaga wibawa negara dalam penyelesaian konflik JCE Blawan agar tidak berlarut-larut serta tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan, gangguan sosial, dan instabilitas ekonomi daerah.
