Bupati Barra didampingi Noerhono, Kadis Disperindag saat menyerahkan sertifikat halal ke salah satu pelaku IKM
MOJOKERTO,BANGSAONLINE.com -Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mojokerto menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sertifikasi Halal bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM).
Kegiatan ini merupakan bagian dari program fasilitasi sertifikasi halal gratis yang bertujuan mendorong standarisasi produk IKM sekaligus memperkuat daya saing industri lokal di tengah persaingan pasar global.
Acara yang digelar di Gedung Dekopinda, Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, diikuti oleh 41 pelaku IKM produk sembelihan dan non-sembelihan.
Bupati Mojokerto Muhammad Albarra secara resmi membuka kegiatan tersebut. Ia didampingi Tim Sistem Penjaminan Mutu Halal Indonesia (SPMHI) dari Yayasan Prof. Mochamad Bisri yang bertugas sebagai pendamping teknis.
Dalam sambutannya, Bupati Albarra menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga menjadi jaminan mutu, keamanan, dan kepercayaan konsumen.
“Label halal bukan sekadar kewajiban agama, tetapi juga menjadi standar global yang mampu meningkatkan daya saing produk, baik di pasar domestik maupun internasional,” kata Bupati Albarra.
Ia menambahkan, di era digital saat ini, batas wilayah dan waktu tidak lagi menjadi hambatan dalam aktivitas perdagangan.
Pelaku usaha dituntut mampu menghasilkan produk berkualitas, kompetitif, serta sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan konsumen.
“Dalam perdagangan bebas, pemenangnya adalah mereka yang mampu menyediakan produk berkualitas dengan harga bersaing dan memenuhi selera konsumen,” cetusnya.
Bupati yang akrab disapa Gus Barra itu juga menyoroti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal.
Ia mengutip Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 168 sebagai landasan spiritual pentingnya mengonsumsi makanan yang halal dan baik.
Selain itu, ia menegaskan bahwa mulai Oktober 2026 seluruh produk makanan dan minuman wajib memiliki sertifikat halal sesuai amanat Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019.
“Jika pada saat itu pelaku usaha belum memiliki sertifikat halal, maka berarti melanggar ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Untuk mendukung percepatan pemenuhan kewajiban tersebut, Pemkab Mojokerto melaksanakan program fasilitasi pendaftaran sertifikat halal secara gratis bagi pelaku IKM.
Program ini dilakukan secara bertahap, dimulai dengan kegiatan bimbingan teknis yang memberikan pendampingan langsung kepada para pelaku usaha.
Pemkab juga menggandeng Tim Sistem Penjaminan Mutu Halal Indonesia (SPMHI) Yayasan Prof. Mochamad Bisri sebagai pelaksana teknis dalam kegiatan ini.
“Program ini tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari strategi besar Pemkab Mojokerto dalam mengembangkan ekosistem industri halal dan ekonomi syariah daerah,” jelas Bupati.
Lebih lanjut, Gus Barra berharap Mojokerto tidak hanya dikenal sebagai daerah industri, tetapi juga sebagai pusat industri halal yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Untuk itu, ia mengajak seluruh pelaku usaha agar mengikuti kegiatan ini dengan tekun serta menerapkan prosedur halal secara konsisten dalam proses produksi.
“Penyelenggaraan produk halal adalah bentuk tanggung jawab kepada konsumen, kepada pemerintah, dan tentu saja kepada Allah SWT. Semua upaya ini bernilai ibadah dan akan dicatat sebagai amal saleh,” pungkasnya. (ris/van)
