Dr. Lia Istifhama, Anggota DPD RI Dapil Jawa Timur. Foto: Lia for BANGSA.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Konfederasi Senam Internasional (FIG) Israel tidak akan berpartisipasi dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik yang dijadwalkan berlangsung pada 19–25 Oktober 2025 di Jakarta.
Keputusan ini sejalan dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif, namun berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian dunia.
Menanggapi hal itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, menegaskan penolakan terhadap kehadiran atlet Israel dalam ajang Artistic Gymnastics World Championship 2025 di Jakarta merupakan bentuk dukungan terhadap kemanusiaan dan konsistensi Indonesia dalam menolak segala bentuk penjajahan.
“Ini bukan semata keputusan politik, tapi panggilan kemanusiaan. Setiap manusia memiliki hak hidup dan hak untuk terbebas dari kekerasan dan penindasan. Maka, segala bentuk sanksi sosial terhadap rezim pelaku genosida adalah bentuk perlawanan moral terhadap ketidakadilan global,” tegas Ning Lia sapaan Lia Istifhama, Sabtu (11/10/2025).
Senator Asal Jatim itu menegaskan, lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejatinya dilandasi oleh semangat menegakkan perdamaian dan menghentikan praktik genosida.
Oleh karena itu, negara-negara anggota, termasuk Indonesia, berkewajiban moral dan hukum untuk tidak memberikan ruang legitimasi kepada pihak yang melakukan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM), seperti yang terus dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina.
Menurut Ning Lia, sikap Indonesia yang menolak kehadiran atlet Israel tidak lahir dari kebencian etnis atau agama, tetapi merupakan implementasi nyata dari amanat Konstitusi Republik Indonesia.
“Konstitusi kita sangat jelas. Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa ‘penjajahan di atas dunia harus dihapuskan’. Itu bukan kalimat simbolik, tetapi mandat moral yang menuntun arah kebijakan luar negeri Indonesia,” tegas perempuan yang juga karib disapa senator santik itu.
Semangat tersebut juga dijabarkan dalam sejumlah regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta berbagai Peraturan Menteri Luar Negeri yang masih berlaku hingga kini yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk menolak kehadiran entitas dari negara yang sedang melakukan kejahatan kemanusiaan.
Wakil Rakyat Terpopuler dan Paling Disukai di Jatim versi ARCI itu menegaskan sikap Indonesia konsisten dengan putusan sela Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) yang pada awal 2024 memerintahkan negara-negara anggota PBB untuk mengambil langkah konkret terhadap Israel atas dugaan genosida terhadap warga sipil di Gaza.
“Penolakan terhadap atlet Israel adalah bagian dari sanksi moral global. Dunia olahraga seharusnya tidak netral terhadap kejahatan kemanusiaan. Kita sudah punya preseden, misalnya bagaimana FIFA dan IOC menjatuhkan sanksi terhadap Rusia akibat agresinya ke Ukraina. Maka, Israel seharusnya juga mendapat perlakuan yang sama,” tegasnya.
Ning Lia juga mengapresiasi konsistensi pemerintah Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina sejak masa Presiden Soekarno. Ia menegaskan, semangat anti-penjajahan itu telah menjadi identitas politik luar negeri Indonesia selama hampir delapan dekade.
“Sikap ini bukan hal baru. Indonesia sudah menunjukkan keberpihakan pada Palestina secara konsisten, termasuk saat menolak kehadiran tim Israel dalam Piala Dunia U-20 tahun 2023,” ujarnya.
Ia juga memuji dukungan luas masyarakat Indonesia, termasuk dari organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah, yang turut memperkuat posisi moral bangsa di forum internasional.
“Ini bukan penolakan personal. Ini adalah ekspresi solidaritas global terhadap bangsa yang tertindas. Ketika kejahatan perang masih terus terjadi di Gaza, maka memberikan ruang bagi Israel untuk berpartisipasi di ajang internasional justru mencederai nurani kemanusiaan,” kata Putri KH Maskur Hasyim tersebut.
Ia menambahkan, Israel hingga kini belum menghentikan serangan terhadap warga sipil Gaza, meskipun telah ada kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas. Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen perdamaian Israel masih jauh dari realitas.
“Dunia tidak boleh diam. Boikot, termasuk dalam bidang olahraga, adalah bentuk sanksi damai yang sah dan bermartabat. Inilah cara kita menegakkan kemanusiaan tanpa kekerasan,” pungkas Ning Lia. (mdr/rev)
