Moedjito
MOJOKERTO,BANGSAONLINE.com -Pengamat kebijakan publik, H. Moedjito, menilai langkah Pemkab Mojokerto dalam mempercepat reformasi birokrasi melalui mutasi dan rotasi pejabat merupakan bentuk komitmen nyata dalam menata tata kelola pemerintahan.
“Salah satu upaya percepatan reformasi birokrasi yang telah dilakukan adalah dengan melakukan mutasi atau rotasi dalam birokrasi pemerintahan. Mutasi maupun rotasi yang telah digelar, serta selter (seleksi terbuka) yang segera dilaksanakan oleh Bupati Mojokerto, merupakan sebuah proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen, pelaksanaan, dan pengawasan dari seluruh tingkatan pemerintahan,” kata dia.
Menurut Moedjito, beberapa periode mutasi yang telah dijalankan oleh Bupati Barra menunjukkan arah yang jelas dan relevan dengan manajemen talenta ASN.
“Pandangan saya, beberapa periode mutasi yang telah dijalankan Gus Barra sudah bagus urutannya. Ini relevansinya ada, programnya berkelanjutan, dan sudah sesuai koridor manajemen talenta ASN. Artinya, Gus Barra banyak melakukan penyegaran di setiap OPD dengan tujuan untuk memeratakan sumber daya manusia ASN, memastikan kesiapan OPD dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, serta untuk mensukseskan Catur Adipraya Mubarok,” terang Moedjito.
Ia juga menyoroti masih adanya tiga jabatan eselon II yang kosong, yakni di Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Menurutnya, Bupati Mojokerto bersikap hati-hati dalam menentukan pejabat untuk posisi strategis tersebut.
“Adanya tiga eselon II yang kosong, yaitu Perpustakaan, Dinas Pendidikan, dan PUPR, merupakan langkah yang tidak gegabah dalam menentukan pilihan. Sebab ketiga dinas dianggap tempat strategis dan harus diisi pejabat yang berkompeten, profesional, dan berintegritas. Terutama, Dinas Arsip dan Perpustakaan bukan lagi menjadi tempat pembuangan pejabat, tetapi punya hal yang baik sebagai ibadah keilmuan, untuk memberikan pencerahan, untuk media dakwah,” ujarnya.
Moedjito menambahkan, perubahan paradigma dalam pengelolaan OPD menjadi penting untuk mendorong pelayanan publik yang lebih progresif.
“Sudah saatnya mengubah paradigma menjadi OPD yang berkemampuan memberikan pencerahan kepada publik. Untuk calon kepala Dinas Pendidikan dan PUPR juga harus punya masterplan bagaimana membangun Mojokerto yang kuat dan baik dalam sistem. Jelasnya, Gus Barra telah melakukan penataan reformasi birokrasi yang tepat,” urainya.(ris/van)
