Rapat koordinasi dan audiensi antara Pemkot Batu bersama KPK.
KOTA BATU, BANGSAONLINE.com - Pemkot Batu menegaskan komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Batu, Nurochman, dalam Rapat Koordinasi dan Audiensi bersama Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Selasa (29/7/2025).
Agenda tersebut merupakan langkah strategis untuk mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Nurochman menyambut baik forum koordinasi itu, dan menegaskan pentingnya kerja sama antara daerah serta KPK untuk membangun integritas serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami berkomitmen penuh menindaklanjuti seluruh rekomendasi KPK. Ini menjadi bagian dari ikhtiar kami untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus mencegah praktik korupsi di semua lini,” ucapnya.
Beberapa isu strategis yang dibahas meliputi penyelarasan pokok pikiran DPRD dengan tahapan penyusunan APBD dan prioritas daerah, hingga pengawasan proyek strategis agar berjalan tepat waktu dan sasaran.
Pemkot Batu juga menegaskan kesiapan mengintegrasikan data hibah ke dalam satu sistem terpadu demi mencegah duplikasi dan meningkatkan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial serta keuangan.
Terkait pengadaan barang dan jasa, Pemkot Batu memastikan tidak menolerir intervensi pihak eksternal. Upaya konkret dilakukan melalui pembangunan database penyedia lokal, pelibatan UMKM dalam etalase e-katalog, dan evaluasi metode pengadaan secara berkala.
Optimalisasi Standar Satuan Harga (SSH), peningkatan indeks SPI dan MCP, serta penguatan Inspektorat juga menjadi perhatian utama. Semua perangkat daerah diminta menindaklanjuti hasil audit sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan.
Selain itu, Pemkot Batu memaparkan progres penyelesaian aset eks Kabupaten Malang, termasuk Songgoriti, serta strategi pemetaan potensi pendapatan daerah untuk menyusun proyeksi APBD ke depan.
KPK melalui Kepala Satgas Wilayah III, Wahyudi, menyatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi melalui dashboard khusus pengadaan barang dan jasa.
Pertemuan ini menegaskan langkah nyata Pemerintah Kota Batu dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel demi terciptanya pelayanan publik yang dipercaya masyarakat. (asa/mar)
