Ibu kandung korban saat menunjukkan foto putranya saat diberi makanan oleh pihak RSI Siti Hajar Sidoarjo
“Kami terkejut. Bhagas tidak punya riwayat jantung dan dia bukan perokok,” kata ibu korban, Anju Vijayanti.
Ia mempertanyakan penjelasan dokter anestesi yang menyebut adanya penyumbatan di paru-paru serta tekanan darah tinggi hingga 180/200.
Ibu korban juga mempertanyakan prosedur rumah sakit. Ia mengaku tak pernah diminta menandatangani surat persetujuan tindakan medis.
“Jadi pihak rumah sakit memberikan keterangan bahwa penanda tangan tindakan medis telah ditanda tangani oleh pasien sebelum dilakukan operasi. Waktu saya tanya, pihak rumah sakit malah enggan menunjukkan dokumennya,” tambah Anju Vijayanti.
Karena ada dugaan keras adanya tindakan malapraktik Anju Vijayanti bersama LBH Nurani melaporkan kasus ini ke Polresta Sidoarjo pada 2 Oktober 2024. Laporan itu telah diterima SPKT dan teregister dengan nomor LP-B/532/X/2024/SPKT/POLRESTA SIDOARJO/POLDA JATIM tertanggal 2 Oktober 2024.
Berjalanya kasus tersebut, ternyata pihak keluarga pasien masih belum menemui kejelasan akan kasus yang dilaporkan.
Kuasa hukum, Nailul Amani, juga memberikan keterangan informasi tambahan hasil yang diperiksa oleh Polresta Sidoarjo.
“Jadi kami aktif mempertanyakan perkembangan tentang kasus malapraktik ini, dan kami mempertanyakan secara berdasar, namun pihak Polresta Sidoarjo melakukan pengancaman kasus nya akan di SP3 alias dihentikan karena tidak ada bukti. Ini aneh karena selama ini pihak Satreskrim Polresta Sidoarjo tidak pernah meminta bukti ke kami selaku pelapor dan penuntut,” ujar dia.
Pendapat tentang aksi dugaan malapraktik juga ditanggapi oleh pakar Hukum Pidana, Prof. Solehuddin dari Universitas Bhayangkara (UBHARA) Surabaya.
Menurutnya, bila ada terbukti malapraktik, pihak yang harus bertanggung jawab adalah dokter bedah dan dokter anestesi. (rus/van)
