Tiga narsumber menyampaikan pandangan dan kebijakan yang telah dilakukan dalam investasi, PAD dan Ketenagakerjaan. FOTO:ist.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Komunitas Wartawan Gresik (KWG) kolaborasi dengan DPRD Gresik menggelar dialog publik dengan tema 'Memaksimalkan Investasi untuk Meningkatkan PAD dan Menekan Angka Pengangguran' di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Kabupaten Gresik, Jumat (13/5/2025).
Dialog dipandu moderator M Syuhud Almanfaluty, wartawan Harian Bangsa dan BANGSAONLINE.com ini menghadirkan tiga narasumber. Yakni Plt Bupati Gresik Asluchul Alif, Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir, dan Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Gresik, Ismail Fahmi.
Dialog selama dua jam berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Sejumlah anggota DPRD Gresik yang turut hadir dan para peserta baik dari pelaku usaha, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Gresik dan ormas, sangat komunikatif merespon apa yang disampaikan nara sumber.
Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir menekankan pentingnya peran DPRD dalam mendorong kebijakan pro-investasi dan pro-lapangan kerja.
Politikus PKB ini juga mengingatkan bahwa, pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan sektor pajak dan retrebusi sebagai sumber pendapatan, melainkan perlu menggali potensi lainnya, seperti pemanfaatan aset daerah yang belum termanfaatkan dengan baik seperti aset berupa tanah.
“Jika pemanfaatan aset daerah dimaksimalkan, lonjakan pendapatan akan sangat signifikan, bahkan bisa melampaui pendapatan dari sektor pajak," ujarnya.
Ia menyebut, banyak aset daerah di Gresik yang hingga kini belum dikelola secara produktif. Padahal, jika dikelola dengan baik melalui kolaborasi lintas instansi, pemanfaatan aset tersebut bisa memberikan efek ganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.
"Ketika aset dikelola bersama, akan menciptakan peluang kerja, maka saya yakin akan menambah PAD,” ucapnya.
Bahas Kenaikan NJOP
Syahrul juga menyinggung soal tren kebijakan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berdampak pada kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.
Banyak wajib pajak (WP) yang tidak mampu membayar atas kenaikan NJOP. Karena itu, ia menilai penting bagi pemerintah daerah untuk menyeimbangkan potensi pendapatan dari pajak dengan optimalisasi sumber pendapatan lain.
“Kalau kita fokus pada aset daerah, efeknya akan jauh lebih besar. Pemerintah perlu serius menggarap potensi ini," tandasnya.
Selanjutnya, soal ketenagakerjaan, Syahrul menyampaikan Gresik sudah ada peraturan daerah (Perda) nomor 7 tahun 2022, tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.
