Sekjen Kemensos RI, Robben Rico, bersama Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, meninjau lokasi calon Sekolah Rakyat di UPT SMP Negeri 30 Gresik. Foto: Ist.
Daftar Isi
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Robben Rico, bersama Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani meninjau SMP Negeri 30 Gresik yang direncanakan menjadi salah satu Sekolah Rakyat (SR) di Desa Mriyunan, Kecamatan Sidayu, Jumat (18/4/2025).
Kegiatan ini bagian dari persiapan pelaksanaan program prioritas nasional di bidang pendidikan untuk masyarakat kurang beruntung yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Rombongan Sekjen Kemensos meninjau langsung kondisi sarana dan prasarana sekolah, mulai dari tempat ibadah, ruang kelas, toilet, hingga infrastruktur pendukung lainnya.
Hasil tinjauan ini akan menjadi dasar evaluasi untuk memastikan kesiapan sekolah dalam menjalankan program sesuai standar yang ditetapkan.
Sekolah Rakyat menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui penyediaan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan terjangkau.
Sekolah ini diperuntukkan secara khusus bagi warga Gresik yang tercatat dalam desil 1 dan 2 berdasarkan data kesejahteraan ekonomi nasional.
Program ini akan mulai membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun ajaran 2025 dan diselenggarakan secara gratis.
"Ini amanat langsung dari Bapak Presiden. Sekolah Rakyat merupakan gabungan dari berbagai program unggulan yang diintegrasikan, mulai dari makan gratis, pendidikan gratis, hingga penyediaan fasilitas terbaik. Seluruh pembiayaan ditanggung negara melalui APBN hasil efisiensi anggaran," kata Robben Rico.
Ia menekankan bahwa, Sekolah Rakyat tidak boleh diisi oleh siswa dari luar Gresik.
"Kami imbau agar penerimaan siswa dilakukan sesuai ketentuan, yakni khusus untuk warga desil 1 dan 2 yang termasuk dalam 20 persen kelompok masyarakat berpendapatan terendah atau tergolong miskin ekstrem. Tidak boleh ada titipan. Para guru pun harus melalui proses seleksi yang ketat," imbaunya.
Respons Pemkab Gresik
Sementara itu, Bupati Fandi Akhmad Yani menyatakan bahwa, Sekolah Rakyat akan dijadikan proyek percontohan (pilot project) dengan sistem boarding school dan asrama, serta akan menjadi model nasional.
"Saya menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam proses seleksi peserta didik maupun tenaga pengajar, agar program ini benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.
Kepala Dinas Sosial Pemkab Gresik, Ummi Khoiroh, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari proses Data Entry Seleksi (DES) oleh Kementerian Sosial.
"Ada sekitar 86 kabupaten/kota yang mengikuti DES di Jakarta, termasuk Gresik. Proposal dan dokumen kami telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap oleh Kementerian PUPR. Saat ini kami tinggal menunggu proses hibah atau alih status aset untuk keperluan pembangunan," tuturnya..
Dia menambahkan, UPT SMP Negeri 30 Gresik ditetapkan sebagai embrio Sekolah Rakyat dan akan menerima dua rombongan belajar (rombel) pada tahun ajaran 2025, masing-masing dengan kapasitas maksimal 25 siswa.
"Yang diterima hanya masyarakat Gresik yang tergolong miskin ekstrem, khususnya yang berada pada desil 1 dan 2. Ini merupakan syarat mutlak," jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Gresik, tambah tambah Ummi Khoiroh, telah menyiapkan lahan di Desa Raci Tengah, Kecamatan Sidayu untuk mendukung pengembangan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2026.
“Mudah-mudahan hasil survei ini membawa kabar baik bagi Pak Sekjen, sehingga bisa segera dilaporkan kepada Menteri Sosial maupun Bapak Presiden. Gresik siap menjadi salah satu dari enam kabupaten/kota embrio Sekolah Rakyat,” pungkasnya. (hud/van)
